.webp)
Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kekhawatiran dominasi militer di dunia sipil tidak akan terjadi. Muzani mengatakan kekhawatiran tak akan terjadi karena sudah dijamin UU TNI.
"Ada kekhawatiran militerisasi dan kekhawatiran itu kan sudah dijawab dalam pengesahan undang-undang itu, bahwa apa yang dikhawatirkan adanya dominasi militer dalam kehidupan masyarakat sipil itu sudah cukup jelas, tidak terjadi," kata Muzani di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Muzani mengatakan prajurit aktif masuk ke kementerian atau lembaga di luar yang telah diatur akan ada konsekuensi. Muzani mengatakan instansi yang dapat diisi oleh anggota TNI pun masih beririsan dengan pertahanan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hanya beberapa lembaga tertentu yang diizinkan mereka bisa berkiprah, dan rata-rata jabatan-jabatan yang bisa diduduki mereka dengan posisi militer aktif adalah jabatan-jabatan yang masih terkait dengan dunia kemiliteran atau dunia upaya untuk pertahanan negara seperti Indonesia," jelasnya.
"Jika ada posisi militer yang menempati dunia di luar itu, mereka harus meninggalkan posisinya sebagai militer aktif," sambung dia.
Menurut dia, revisi UU TNI yang sudah disahkan DPR mempertegas posisi TNI dalam dunia sipil. Muzani mengatakan saat ini masih proses transisi penerapan UU TNI yang telah disahkan pada Kamis (20/3).
"Ya ini masa transisi dan saya kira tentu saja TNI memiliki road map dan agenda untuk menata dirinya setelah Undang-Undang TNI ini diaktifkan atau diundangkan menjadi undang-undang," jelas dia.
Muzani pun meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani pengesahan revisi UU TNI yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Namun Muzani belum dapat memastikan kapan UU tersebut akan ditandatangani.
"Saya kira iya (akan tanda tangan revisi UU TNI)," tuturnya.
Simak juga Video 'Muzani soal Reshuffle Perdana Prabowo: Presiden Miliki Kewenangan Sepenuhnya':
(amw/rfs)
