.webp)
Mendagri Tito Karnavian menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD tidak dapat digunakan untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Tito mengatakan dana-dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak bisa diganggu.
Mulanya anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Longki Djanggola mengusulkan kekurangan anggaran pemungutan suara ulang dapat menggunakan dana pendidikan atau kesehatan. Menurutnya, dana pendidikan dan kesehatan dapat diambil 10-20% untuk PSU.
"Barangkali saran saja untuk meringankan jalan mencari dana, memutuskan dana ini barangkali jalan lain yang mungkin bisa ditempuh untuk memberikan kewenangan, diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana wajib misalnya anggaran pendidikan 20% dan kesehatan 10%," kata Longki dalam rapat kerja Komisi II bersama di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Longki menyarankan agar daerah dibuat kewenangan untuk menggunakan dana-dana tersebut. Menurutnya, dana-dana itu dapat digunakan untuk kepentingan PSU.
"Kalau daerah dibikin diskresi untuk bisa mencubit untuk KPU, saya kira namanya untuk kepentingan daerah apa bedanya dengan Inpres 1/2025 efisiensi anggaran yang luar biasa, saya kira perlu dipertimbangkan sepanjang kalau memang diatasi dengan kebijakan Pak menteri yang terakhir ini, itu saran saja," ujarnya.
Ditemui terpisah usai rapat, Tito menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak dapat digunakan untuk PSU. Tito mengaku tidak sependapat dengan usulan tersebut.
"Jangan, di dalam surat efisiensi saya itu jelas sekali yang pendidikan, kesehatan yang wajib infrastruktur itu tidak boleh diganggu," ujarnya.
Tito pun mengingatkan agar anggaran pendidikan dan kesehatan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Tito mengatakan ada hal-hal yang lebih penting untuk diperbaiki, seperti toilet sekolah dan membantu beasiswa.
"Jangan proyek kemudian pengadaan-pengadaan itu yang tidak perlu, nah itu kira-kira. Jadi diambil dari porsi yang paling banyak itu lah harus diambil dari porsi belanja operasional, terutama yang untuk kepentingan pegawai sendiri," tuturnya.
Simak Video Kemendagri Mau Cek Dulu Kemampuan APBD untuk Danai Pilkada Ulang
(amw/rfs)
