.webp)
Polres Lebak mengungkap penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, bernama Ika Arsaya Jala (37) ke Irak. Penyalur Ika adalah Surta dan Aida, terpidana kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sudah divonis 5 tahun penjara pada 2023.
"PMI yang saat ini di Irak mengaku diberangkatkan oleh penyalur Surta dan Aida, setelah kita periksa berkas perkara, mereka merupakan terpidana kasus TPPO yang saat ini masih menjalani masa tahanan," kata Kanit PPA Polres Lebak Ipda Limbong kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).
Limbong menjelaskan modus yang dilakukan Surta dan Aida kepada Ika sama dengan korban dua tahun lalu. Terpidana mengiming-imingi pemberian gaji besar jika mau bekerja di Dubai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua tahun lalu korbannya warga Panggarangan, sama dijanjikan bekerja di Dubai tapi malah dikirim ke Damaskus, Suriah. Cerita ini mirip dengan yang dialami PMI warga Malingping yang awalnya mau ke Dubai tapi dikirim di Irak," ucap Limbong.
"Kita menduga penyalur yang dimaksud ini sama dengan terpidana kasus dua tahun lalu, tapi kami perlu mendalami lagi," sambungnya.
Limbong belum bisa memastikan PMI asal Malingping itu berangkat secara ilegal. Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membantu pemulangan Ika dari Irak.
"Kita koordinasi dengan Disnaker terkait PMI ini bener nggak berangkat ke Irak-nya sesuai prosedur. Lalu keinginan PMI kan pulang nah teknisnya kan mereka yang paham dengan bersurat ke Kemenlu," imbuhnya.
Sebelumnya, PMI asal Malingping, Lebak, Banten, bernama Ika Arsaya Jala (37) mengaku terjebak di Irak. Dia kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah 6 tahun bekerja di Irak.
Adik Ika, Ida Triawati, menyampaikan saat ini kakaknya berada di kantor agen tenaga kerja di Kota Baghdad, Irak. Sudah delapan bulan, Ika tidak diberi kepastian untuk kembali ke Indonesia.
"Pihak kantor agen nggak mau tanggung jawab mengurus kepulangan Ibu Ika," kata Ida saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/3/2025).
Lihat juga Video: Polri Bersama KP2MI Bakal Bentuk Desk PMI Ilegal dan TPPO
