Organisasi pemerhati hak asasi manusia, Amnesty International, menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. Amnesty International membahas soal masalah perubahan iklim, polusi udara, hingga hak masyarakat untuk berekspresi.
"Hari ini saya bertemu dengan Gubernur Jakarta dan ini adalah kunjungan resmi pertama saya bertemu dengan pejabat resmi Indonesia. Hal yang kami bahas salah satunya dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia di Jakarta," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Mereka menaruh perhatian pada penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang terjadi di Jakarta yang disebut telah mencapai 15 cm setahun. Pramono kemudian mengoreksi bahwa bukan 15 cm, tapi 5-10 cm per tahun. Ada pula masalah polusi udara yang juga ikut dibahas antara Amnesty dengan Pramono.
Di sisi lain, Agnes juga menyoroti soal kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh beberapa orang saat berdemonstrasi. Menurutnya, masyarakat mendapatkan perlakuan yang berlebihan dari aparat. Dia menyebut soal perlakuan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa dan unjuk rasa aktivis.
"Termasuk juga bagaimana pemerintah Jakarta bertanggung jawab untuk melindungi protes-protes mahasiswa. Protes-protes aktivis yang seringkali ada di Jakarta dan mendapatkan perlakuan yang eksesif atau perlakuan yang berlebihan," ujarnya.
Sementara itu, Agnes mengatakan bahwa Pramono Anung menerima kunjungan dan masukannya itu. Pramono pun mengaku bahwa masih ada kekurangan dalam menangani polusi udara.
"Pak Pramono mengatakan pemeliharaan lingkungan, pengecekan, atau pemantauan kualitas udara itu telah dilakukan. Tadi Pak Pramono memang mengatakan ada, sebenarnya sudah bisa dicek tiap hari, tetapi ada ketidakakuratan memang dalam konteks monitoring polusi udara," ucapnya.
Selain itu, Agnes tak lupa memberi masukan kepada Pemprov Jakarta untuk terus menanam pohon mangrove. Hal itu dilakukan untuk mencegah parahnya banjir rob yang terjadi di pesisir Jakarta.
"Tadi mengusulkan dan menanyakan juga tentang rencana penanaman mangrove. Menanyakan apakah Anda frustrasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia (Pramono) hanya menjawab dengan senyuman," imbuhnya.
Simak juga video: Amnesty International Indonesia Usulkan Debat Capres Bahas 3 Isu HAM
(bel/dnu)