.webp)
Pemerintah bakal menerapkan kebijakan kerja secara fleksibel atau flexible work arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) mulai H-7 Lebaran atau 24 Maret 2025 untuk semua ASN kementerian, lembaga, hingga pegawai BUMN. Kebijakan ini dianggap sia-sia tanpa diterapkan ke pegawai swasta.
"Jadi sifat mengurangi kemacetan yang dikritisikan oleh Menhub itu sebenarnya tidak berkontribusi besar kalau hanya pihak ASN dan BUMN yang WFA," ujar Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB DPR RI, Syaiful Huda, ketika dihubungi detikcom, Senin (3/3/2025).
Secara persentase, kata Huda, pegawai swasta jumlahnya jauh lebih besar ketimbang ASN dan pegawai BUMN. Menurutnya, pihak swasta lebih siap untuk melaksanakan WFA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sendiri memprediksi kemungkinan swasta akan memperlakukan hal yang sama, bahkan mungkin bisa lebih jauh-jauh hari, tidak tanggal 24 (Maret)," sambungnya.
Pemerintah perlu melihat kondisi di lapangan. Bila perusahaan swasta banyak yang menerapkan WFA jelang lebaran, maka pemerintah tak perlu mengeluarkan langsung kebijakan WFA untuk swasta. Tapi jika sangat sedikit, maka pemerintah perlu bertindak memformulasikan kebijakan WFA untuk swasta.
"Saya sendiri memprediksi kayaknya WFA akan lebih dulu (swasta). Karena secara infrastruktur dan manajemen pengelolaan pihak swasta lebih siap," tutur Huda.
Sebelumnya, ASN kementerian, lembaga, hingga pegawai BUMN akan bekerja secara fleksible menjelang Idul Fitri 2025, alias WFA. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau perusahaan agar swasta juga bisa mengikuti kebijakan ini.
"Harapannya adalah apabila WFA diterapkan, maka persebaran dari distribusi para pemudik itu akan lebih banyak sehingga pengaturannya menjadi lebih baik," ucap Dudy.
Simak Video: ASN Dapat Lampu Hijau Bisa WFA Mulai 24 Maret
(isa/dnu)
