.webp)
Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama dengan pakar membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Frederik Kalalembang berharap usulan perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI dikaji ulang.
"Bagaimana mau ditambah lagi jadi 60, bahkan 62 tahun, nah ini mungkin yang harus dipikirkan," kata Frederik dalam rapat tersebut, Senin (3/3/2025).
Frederik menyebutkan usulan itu tidak sesuai karena banyaknya perwira TNI yang tidak mendapat penugasan atau nonjob. Karena itu, jika masa batas usia TNI ditambah, perlu dipikirkan kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin juga di TNI bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira ini, banyak yang nganggur, Pak, karena tidak ada jabatan, nonjob," ucapnya.
"Nah, bagaimana mau ditambah lagi jadi 60 (tahun), bahkan 62 tahun. Nah, ini mungkin yang harus dipikirkan," tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, salah satu pakar yang hadir, Kusnanto Anggoro dari Centre for Geopolitics Risk Assessment, juga menyampaikan hal serupa. Hal yang perlu diperhatikan, kata dia, usulan perpanjangan masa pensiun perlu diperhatikan efek sampingnya.
"Saya tidak terlalu setuju kalau dikatakan ini menyelesaikan persoalan masa depan, harus diperhitungkan juga side effect atau mungkin ini menimbulkan persoalan-persoalan yang akan datang," kata dia.
Dirinya juga bertanya apakah usulan penambahan usia pensiun itu kebutuhan sekarang atau untuk masa depan. Dirinya menyinggung sebagian besar TNI yang tak mendapat penugasan berasal dari angkatan lama.
"Kenapa begitu? Sebab, kalau kita lihat, sebagian besar dari mereka yang sekarang nonjob di TNI adalah mereka yang berasal dari angkatan-angkatan lama dan itu sebenarnya merupakan residual problem," ucapnya.
Simak juga Video 'Jokowi Perpanjang Usia Pensiun Prajurit TNI Jadi 58 Tahun':
