Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), serta Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonsolidasikan data guru non ASN dan non sertifikasi untuk menerima bantuan sosial (Bansos) dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Dikdasmen dan BPS dalam memadankan data guru untuk Bansos juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Dia menuturkan kolaborasi ini akan terus diperkuat. Hal itu diungkapkan olehnya saat rapat soal DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, hari ini.
"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).
Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pemadanan tersebut disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi hingga status pegawai.
"BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya," kata Amalia.
Dia mengatakan pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga saat ditemukan nama ganda bisa langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN.
"Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus," katanya.
Menurutnya, kolaborasi antar kementerian/lembaga ini merupakan upaya menyukseskan program Presiden Prabowo. Kemensos menyalurkan bansos untuk guru yang berada di bawah Kementerian Dikdasmen dan Kemenag.
"BPS membantu menyiapkan datanya," tutupnya.
Tonton juga Video: Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran
(anl/ega)