Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman mengungkap dampak politik uang pada Pemilu. Ia mendorong agar pendanaan partai politik terjaga independensinya.
Hal itu disampaikan Benny dalam diskusi yang bertajuk Demokrasi Cukong: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris yang disiarkan di YouTube Unas TV. Benny awalnya mengungkap sejumlah perbedaan pengaruh oligarki terhadap kinerja parlemen setelah reformasi.
Saat ini calon anggota DPR dipilih oleh partai politik. Menurut Benny, oligarki memandang DPR yang terdiri dari berbagai fraksi dianggap lebih mudah dikuasai oligarki. Apalagi, DPR memiliki peran dan fungsi legislatif yang lebih baik sejak era reformasi, yaitu pembentukan kebijakan, persetujuan anggaran dan fungsi pengawasan.
"Dan anggaran-anggaran triliunan itu nggak mungkin jalan tanpa persetujuan dewan. Ini dikonfirmasikan berbagai kasus yang ditangani KPK. Banyak anggota dewan yang terlibat kasus korupsi karena banyak anggota dewan yang menjadi perpanjangan tangan oligarki di lembaga DPR dalam kaitan dengan fungsi anggaran," kata Benny, Kamis (20/2/2025).
Dengan begitu menurutnya oligarki dinilai dapat mengendalikan DPR dengan membiayai partai politik dari mulai operasional partai hingga biaya kampanye pemilu. Namun, dampak dari oligarki tersebut terjadi krisis independensi DPR terhadap pelaksanaan wewenang dan fungsi pengawasan DPR. Oleh karenanya, ia mendorong agar independensi partai politik harus dijaga dengan mengatur tata kelola pendanaannya.
"Gimana solusinya? Tidak ada lain harus dijaga independensi partai politik dengan mengatur tata kelola pendanaan partai politik," katanya.
Kedua, Benny juga meminta agar independensi peranan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dijaga. Ia juga mendorong DPR untuk patuh pada tata kelola good governance dan memperkuat KPK.
"Kemudian ya harus ada tekanan supaya DPR itu patuh pada tata kelola good governance, kalau enggak ya susah. Kemudian terakhir kita perlu memperkuat kembali KPK. hanya itu caranya, kalau enggak ya DPR kita disfungsi ya demokrasi kita pasti mati, nggak ada demokrasi tanpa DPR. Saya nggak yakin banyak orang bilang bubarkan DPR, kalau bubarkan DPR ya mati lah demokrasi itu, menurut saya belum ada model lain yang bisa kita andalkan," katanya.
Senada dengan Benny, praktisi kepemiluan, Titi Anggraini juga menyoroti partai politik yang memiliki kewenangan yang besar untuk mengisi lembaga independen, tetapi dana partai politiknya tidak terbuka. Ia mencontohkan untuk menentukan seseorang maju di pemilu, perlu ditentukan oleh ketua umum partai.
"Saya merasa partai politik adalah institusi yang paling tidak kita sentuh selama proses reformasi ini. Dan terlihat bahwa partai politik secara alamiah membangun benteng untuk tidak disentuh di dalam reformasi itu," kata Titi.
"Tahun 2004 di era Pak SBY keuangan partai politik dilaporkan ke KPU, akhirnya ditemukan beberapa kontroversi dan skandal, akhirnya mereka ubah UU partai politik sehingga keuangan partai politik hanya diaudit oleh auditor yang diumumkan di tempat yang dijangkau publik, berbeda dengan dana kampanye. Jadi ada resiliensi yang berusaha dibangun oleh partai politik sehingga demokrasi yang kompetitif tidak masuk dalam insitusi partai politik," katanya.
(yld/dhn)