.webp)
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan alasan rapat evaluasi dengan pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) digelar tertutup. Rifqi menyebut ada beberapa catatan evaluasi yang diberikan Komisi II DPR terhadap DKPP.
"Ya ada beberapa catatan penting dari evaluasi ini, misalnya belum adanya sistem yang transparan dan terbuka terkait dengan manajemen pengaduan pemeriksaan dan persidangan di DKPP," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Rifqi mengatakan ada aduan kepada DKPP dari masyarakat tapi tak disidangkan dengan cepat. Namun, aduan yang baru justru didahulukan dengan alasan berkaitan dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada pengaduan yang sudah sangat lama nggak disidangin, ada pengaduan yang baru masuk, cepat disidangkan dan bahkan cepat diputus. Dan DKPP tadi menyampaikan memang mereka menerapkan prinsip mendahulukan satu perkara tertentu dibanding perkara yang lain," kata Rifqi.
"Salah satu yang mereka sampaikan, mereka mendahulukan perkara-perkara yang diadukan ke MK agar kemudian putusan DKPP memberi input proses pembuktian di MK, menurut kami ini pernyataan yang agak fatal," tambahnya.
Menurutnya, aduan tersebut mestinya didahulukan oleh DKPP. Rifqi menilai antara peradilan etik dengan peradilan di Mahkamah Konstitusi sangat berbeda.
"Karena peradilan etik dengan MK dua hal yang berbeda, jangan sampai kan peradilan etik itu memutuskan terlebih dahulu, sementara peradilan yang diberikan kewenangan kepada konstitusional belum memutuskan apapun ini bisa jadi fatal," ungkap Rifqi.
Selain itu, Rifqi menyebut rapat digelar secara tertutup untuk menjaga martabat pimpinan DKPP. Nantinya, hasil evaluasi itu akan disampaikan ke pimpinan DPR.
"Dan hal-hal lain lah yang saya kira mohon izin, mohon maaf sebagai Ketua Komisi II DPR RI saya harus menjaga harkat martabat mitra kerja saya," ujar Rifqi.
"Yang jelas, kami sudah menjalankan tugas konstitusional pengawasan. Kami, saya, berupaya menjalankan dengan kritis, dengan konstruktif, dengan solutif dan dengan santun, dengan tetap menjaga harkat martabat mitra kerja yang sedang kami evaluasi. Kami tidak ingn memojokkan, tapi kami punya rekamannya di Komisi II jadi kalau nanti ada klaim yang lain seolah-olah mereka dizalimi dan sebagainya kita bisa buktikan," imbuhnya.
Simak Video 'Komisi II Rapat Tertutup Bareng Pimpinan DKPP, Ini yang Dievaluasi':
(dwr/rfs)
