.webp)
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengatakan rapat tertutup dengan pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait evaluasi pilkada hingga pilpres. Dede menyebut hingga kini masih ada laporan terkait DKPP yang masuk ke pihaknya.
"Perlu kita lihat adalah kinerja, karena pengaduan-pengaduan pilpres pun saat ini masih ditangani. Jadi seperti kayak kok nggak bisa menyelesaikan semuanya, kan mestinya kalau sudah lama itu sudah nggak perlu lagi dijadikan, apa namanya, harus ada kepastian hukum kapan persidangan atau konflik-konflik itu sengketa-sengketa itu berakhir," kata Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Dede mengatakan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi II DPR dalam rangka kontrol terhadap eksekutif. Politikus Demokrat itu menyebut evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin kalau tata tertib itu fungsinya bagaimana kita melakukan controlling checks and balances, ya. Jadi bukan seperti yang dipikirkan, wah bahwa akan ada apa gitu ya, nggak, itu checks and balances. Jadi kita menjalankan fungsi-fungsi evaluasi, checks and balances terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat," ungkapnya.
Dede Yusuf tak menjelaskan secara rinci alasan rapat dengan DKPP digelar secara tertutup. Namun ia menilai teguran yang disampaikan Komisi II DPR merupakan hal biasa.
"Kurang paham saya (alasan tertutup). Ya kalau menegur kan kita nggak boleh kadang-kadang kita nanti muncul di YouTube kelihatan kayak apa gitu, ini kan teguran-teguran biasa, evaluasi," ujar Dede.
"Ya pasti ada, teguran pasti ada. Kalau yang teguran bersifat rakyat, kita terbuka. Karena ini bersifat pilpres, pemilu, dan sebagainya, kan kita mengevaluasi. Kalau kita nanti mau revisi UU Pemilu juga, kan kita mesti tahu yang perlu dievaluasi apa saja," imbuhnya.
Simak juga Video: Komisi II Rapat Tertutup Bareng Pimpinan DKPP, Ini yang Dievaluasi
