.webp)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia enggan merespons soal adanya efisiensi anggaran di kementerian Kabinet Merah Putih. Sebab, bukan kewenangannya untuk berkomentar terkait hal tersebut.
"Menyangkut dengan pemotongan anggaran, wah, saya, itu kan bukan domain saya sebagai Menteri ESDM ya. Itu silakan ajak ke Menteri Keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral, batu bara, dan minyak, ke saya," kata Bahlil di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
"Kalau elpiji, ke saya, yang urusan keuangan," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain ia menyinggung bahwa sebagai menteri harus mengerti tugas dan tupoksinya masing-masing. Namun apa pun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah melalui Presiden, kata Bahlil, para menteri wajib ikut perintah.
"Itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain," ujarnya.
"Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam. Namun apa pun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah melalui Presiden, wajib menterinya ikut. Nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami," imbuhnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memangkas besar-besaran anggaran Kementerian/Lembaga dalam APBN 2025. Pemangkasan ini dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Dalam hal ini pemerintah akan memangkas anggaran Kementerian/Lembaga total Rp 256.100.000.000.000 (Rp 256,1 triliun) dan anggaran transfer dana daerah sebesar Rp 50.595.177.420.000 (Rp 50,59 triliun).
"Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000 (Rp 306,69 triliun)," tulis diktum kedua inpres tersebut.
Simak juga video: Negara Sunat Anggaran, Apa Efek Untuk Masyarakat?
