Nuh Belum Tahu Pos Menteri yang akan Diemban

Surabaya - Meski sudah disebut-sebut akan menjabat Menkominfo, namun Mohammad Nuh mengaku belum mengetahui pos menteri yang akan diembannya. Nuh mengaku Presiden SBY belum memberitahu dirinya saat bertemu Sabtu kemarin. "Jujur, saya tidak tahu di kementerian apa. Departemen apa. Itu hak prerogatif Presiden. Insya Allah Presiden paham betul tentang kompentensi semua calon menteri, sehingga akan ditempatkan sesuai dengan kompentensi," ujar dia kepada wartawan di rumahnya di Rungkut Sari Utara 5, Surabaya Minggu (6/5/2007). Nanti setelah Presiden SBY mengumumkan secara resmi duduk di departemen mana, pria lulusan ITS 1983 ini akan segera mempelajari portofolio departemen yang ia pimpin dan juga program program strategis yang sudah dicanangkan oleh menteri sebelumnya dan juga program kerja tahun 2007.Nuh mengaku dihubungi Presiden pada Sabtu sore untuk segera terbang ke Jakarta terkait pencalonannya sebagai menteri. Pria yang menyelesaikan doktor di Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Prancis ini akan menjalankan amanah ini dengan baik. "Saya akan menjalankan semaksimal mungkin," tegas dia. Mantan Rektor ITS ini mengaku kebiasaannya tidak akan berubah dibanding sebelumnya, meski dirinya menjadi menteri. "Saya tidak akan berubah. Nomor HP saya tetap kok. Saya nantinya akan berhubungan dengan Anda lagi," imbuh dia. Senin (7/5/2007), Nuh harus sudah tiba di Jakarta. Sebab, pengumuman kabinet SBY akan diumumkan Presiden pada Senin. Namun, Nuh tidak mengetahui persis apakah pengumuman reshuffle akan dilakukan Presiden pada pagi, siang atau malam hari. "Yang saya tahu pengumuman akan dilakukan hari Senin di Jakarta dan pelantikan akan dilakukan pada hari Rabu," ujar Nuh. Menurut guru besar bidang ilmu digital system ITS ini, dirinya sebagai pengganti menteri harus bekerja lebih keras. Dia juga akan meningkatkan koordinasi dengan departemen-departemen. "Koordinasi itu tidak harus inisiatif dari Menko tetapi di antara menteri yang terkait ini muncul inisiatif," ujar Ketua ICMI Jatim ini.Terkait dengan pengembangan teknologi informasi (TI), menurut Nuh, harus ada perbaikan di sektor pendidikan, sektor bisnis, dan sektor pemerintah yang menyangkut layanan publik. "TI itu tidak bisa dimonopoli oleh satu departemen, tapi oleh semua yang terkait," tutur dia. (bdh/asy)