Partai koalisi pemerintah hingga sejumlah pihak mengkritik PDIP atas kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. PDIP, yang dituding sebagai inisiator kenaikan PPN, lantas memberi jawaban.
Sebagai informasi, asal muasal dasarnya kenaikan PPN ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021 di DPR. PDIP lantas meminta Presiden Prabowo Subianto menunda atau membatalkan kenaikan PPN 12 persen.
Sejumlah politikus dari berbagai partai pendukung pemerintah lantas mengkritik PDIP atas sikap penolakan tersebut. Mereka menilai PDIP tidak konsisten dan cenderung cuci tangan.
Mereka menuding PDIP lah yang sebetulnya menginisiasi kenaikan PPN 12 persen tersebut. Selain itu, PDIP disebut sebagai ketua panja RUU yang menyebabkan PPN naik jadi 12 persen.
Lantas apa respons PDIP?
(maa/maa)