.webp)
Mewujudkan Indonesia sebagai negara maju membutuhkan langkah nyata, termasuk peran aktif di dunia internasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui peran organisasi yang baru saja merayakan lima tahun perjalanannya Indonesian AID.
Meski tergolong muda, Indonesian AID terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat diplomasi jangka panjang. Hal ini dibahas dalam forum bertajuk '5 Tahun Indonesian AID: Memperkuat Ekonomi, Mempererat Diplomasi' yang digelar di Auditorium FISIPOL UGM, dihadiri akademisi dan praktisi untuk merumuskan bersama kerangka kerja yang relevan dalam mendukung peran Indonesia di kancah global.
Dekan FISIPOL UGM, Wawan Mas'udi PhD, dalam sambutannya menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam mendukung peran Indonesia di dunia internasional. Ia pun senang dan berterima kasih atas kerja sama serta kesempatan dalam merekrut mahasiswa internasional bersama Indonesian AID.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terima kasih juga untuk Kemenkeu atas kepercayaan yang diberikan ke UGM dalam bentuk research, beasiswa, rekomendasi, dan poin-poin yang disampaikan dalam talkshow ini, untuk memperkuat ekonomi dan mempererat diplomasi," kata Wawan, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).
Direktur Keuangan dan Umum LDKPI Vigo Widjanarko menjelaskan Indonesian AID adalah alat diplomasi yang dirancang untuk mendukung perekonomian dan pemuda memiliki peranan penting. Vigo berterima kasih karena UGM telah memperkenankan Indonesian AID untuk berkolaborasi.
"Ini adalah tools dalam membangun perekonomian dan diplomasi Indonesia. Kami mengharapkan rekan-rekan yang hadir dapat menjadi penerus dalam bidang diplomasi," ujar Vigo.
Guru Besar Hubungan Internasional FISIPOL UGM, Prof Dr Poppy Sulistyaning Winanti mengatakan kehadiran Indonesian AID mencerminkan transisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya menerima tetapi juga memberi bantuan internasional. Menurut Prof Poppy, Indonesia menjadi emerging donors bukan saja menunjukkan status sebagai negara berkembang, tetapi sudah menjadi negara pemberi bantuan.
"Hal ini berimplikasi panjang salah satunya tantangan menyakinkan audiens domestik," kata Prof Poppy.
Selain itu, forum ini juga membahas bagaimana Indonesian AID mengintegrasikan inisiatif bantuan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian. Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan LDKPI Azhar Basyir menyampaikan konsolidasi ini memastikan langkah Indonesia menjadi lebih strategis dan terarah di kancah internasional.
Dengan langkah-langkah konkret yang disampaikan, Indonesian AID diharapkan dapat menjadi ujung tombak diplomasi ekonomi-politik Indonesia, membawa semangat kolaborasi untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju.
(prf/ega)
