.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tak ada permasalahan terkait pembentukan Dewan Pertahanan Nasional di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut pembentukan lembaga itu hanya melanjutkan amanat dalam Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara.
"Ya itu bukan persoalan yang aneh, itu hanya melanjutkan amanat UU. Jadi jangan disalah-interpretasikan. Itu Dewan Pertahanan Nasional itu ada di dalam amanat UU Pertahanan, hanya belum dibentuk saja," kata Sjafrie usai rapat bersama Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Sjafrie menyampaikan selanjutnya Prabowo akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan lembaga itu. Namun dia tidak menyebutkan kapan pastinya Perpres itu diteken Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya akan ada keluar Perpres Dewan Pertahanan Nasional," tuturnya.
Sebelumnya, rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional disampaikan Sjafrie dalam rapat perdana di Komisi I DPR hari ini. Dalam rapat itu, Sjafrie menegaskan pihaknya akan mendukung proses revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan akan merampungkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.
"Kita akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan, yaitu seperti yang tadi disinggung kita akan melakukan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie dalam rapat dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).
"Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategi nasional dengan membentuk amanat Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 15 yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara," imbuhnya.
(fca/dnu)
