.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat perdana di Komisi I DPR hari ini. Dalam rapat itu, Sjafrie menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilakukan bersama DPR di periode ini dan akan merampungkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memimpin rapat tersebut.
Sjafrie mulanya menyampaikan kebijakan-kebijakan Kemhan dalam lima tahun ke depan. Dia mengatakan arah kebijakan Kemhan yakni melanjutkan apa yang telah menjadi strategi nasional, strategi pertahanan, dan strategi militer di periode sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau melihat situasi nasional yang disampaikan tadi, maka saya ingin menjelaskan arah pembangunan kekuatan pertahanan negara yang akan kita kerjakan di dalam kurun waktu saat ini sampai dengan lima tahun ke depan," kata Sjafrie.
"Kebijakan kita adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi rintisan, strategi nasional, strategi pertahanan, dan strategi militer yang akan kita kembangkan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara," tambahnya.
Sjafrie menuturkan pihaknya akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan salah satunya berkaitan dengan revisi UU TNI. Selain itu, Kemhan juga disebut akan membentuk Dewan Pertahanan Nasional.
"Kita akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan, yaitu seperti yang tadi disinggung kita akan melakukan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie.
"Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategi nasional dengan membentuk amanat Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 15 yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara," imbuhnya.
(fca/gbr)
