.webp)
Pada 5 Oktober 2024 besok, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan merayakan ulang tahun ke-79. Seperti tahun-tahun sebelumnya, berbagai acara mulai dari upacara, pameran alutsista hingga unjuk kepiawaian para prajurit bangsa akan menjadi atraksi utamanya.
Namun dibalik itu semua, sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini mendorong beberapa pihak untuk melihat kembali peran serta TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Terbaru terkait hal ini, kinerja TNI patut diapresiasi saat berperan serta dalam proses pembebasan pilot Susi Air di kawasan pegunungan Papua.
Bersinergi dengan Polri serta pihak-pihak lain, proses pembebasan ini berjalan cukup panjang. Mengutip detikNews, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya mengupayakan langkah soft approach untuk membebaskan Kapten Philip. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah dialog melalui para kepala daerah serta tokoh masyarakat setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya visi misi saya kan salah satunya untuk membebaskan sandera dengan soft approach, kita sudah lama sekali untuk menegosiasi melibatkan seluruh elemen masyarakat," kata Agus dikutip dari detikNews, Minggu (22/9/2024).
Hal ini menjadi salah satu bentuk implementasi pendekatan smart power yang khusus digunakan untuk menangani konflik di Papua secara umum. Seperti diketahui, pendekatan ini merupakan kombinasi antara hard power dan soft power yang dimiliki oleh TNI.
Lepas dari tantangan penyelesaian konflik dengan metode tanpa kekerasan, TNI kali ini juga masih perlu berjuang untuk menjaga netralitas dalam pemilu. meski bukan isu yang baru, tetapi bahasan ini masih saja menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Apalagi terdapat beberapa nama di Pilpres dan Pilkada yang terafiliasi erat dengan tubuh TNI.
Untuk menanggapi isu ini, bahkan DPR pernah membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI jelang Pemilu 2024. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, Panja ini nantinya akan melakukan fungsi pengawasan selama proses pemilu berlangsung.
Hal lain yang tengah berjalan adalah polemik Revisi Undang-undang TNI. Mengutip detikNews, aturan larangan ini ada pada Pasal 39 dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Dalam pasal itu disebutkan jika prajurit dilarang terlibat dalam: kegiatan menjadi anggota partai politik; kegiatan politik praktis; kegiatan bisnis; dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.
Dua hal yang perlu disoroti adalah beberapa poin dalam draft revisi tersebut antara lain adalah wacana keterlibatan TNI di dunia politik serta bisnis. Mengutip detikNews, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi masyarakat Sipil berpendapat jika pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang berpotensi membahayakan kehidupan demokrasi hingga pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air.
Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang kedua hal ini? Benarkah TNI sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan sulit dipisahkan dengan kekuasaan? Ikuti diskusinya bersama Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas dalam Editorial Review.
Beralih ke Semarang, detik sore kali ini akan membahas permasalahan banyaknya aksi kriminalitas oleh gangster yang berisikan para pelajar dari kalangan SMP dan SMA yang meresahkan para warga Semarang. Bagaimana kelanjutan permasalahan gangster di kota Semarang? Seperti apa situasi terbarunya? Bagaimana tanggapan pihak berwajib dan dinas pendidikan setempat? Bagaimana perkembangan kasus ini? ikuti laporan Redaktur detikJateng dalam Indonesia Detik Ini.
Jelang matahari terbenam nanti, Sunsetalk akan menghadirkan Maureen Hitipeuw selaku Founder Komunitas Single Moms Indonesia. Di sini kita akan membahas bagaimana organisasi ini dapat membantu para single mom di Indonesia. Apa saja alasan dibuatnya komunitas ini? Bentuk support apa yang sudah dijalankan oleh komunitas ini? Simak obrolan lengkapnya hanya di penghujung sore nanti.
DetikSore ga cuma hore-hore!
(far/far)
