.webp)
Calon pimpinan KPK Ibnu Basuki Widodo menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo pun menyinggung masa lalu Ibnu yang pernah memvonis bebas dalam perkara korupsi.
Hal itu disinggung oleh Rudianto Lallo dalam tes uji kepatutan dan kelayakan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Rudianto awalnya menyebut Ibnu dahulu pernah menjadi hakim yang bertugas di Jakarta.
"Jejak Pak Ibnu, sebagai mantan hakim, yang namanya hakim yang pernah bertugas di Jakarta, pastilah ibaratnya kelas 1," kata Rudianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam beberapa perkara yang Saudara tangani, termasuk di dalamnya pernah memvonis bebas terdakwa tipikor," tambahnya.
Rudianto mengatakan pengadilan memang bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mencari keadilan. Namun Rudianto mengatakan tak ingin mendalami lebih lanjut terkait hal itu.
"Memang pengadilan itu bukan untuk menghukum orang pak, tapi mencari keadilan. Saya tak mau bertanya lebih jauh soal itu," kata dia.
Kemudian Rudianto melanjutkan dengan bertanya mengapa Ibnu memilih ingin menjadi pimpinan KPK. Namun bukan memilih menjadi hakim agung karena latar belakangnya.
"Kenapa lebih memilih mau menjadi koordinator penyelidik, penyidik, dan penuntut. Apa motifasi Bapak di situ?" kata dia.
Respons Capim KPK Ibnu
Merespons itu, Ibnu mengatakan motivasinya mendaftar capim karena tugas hakim dan KPK memiliki kesamaan. Yaitu memproses suatu perkara, salah satunya adalah perkara korupsi.
"Kita bertugas bersama, di dalam satu ruang sidang, dan kami menggunakan dasar hukum yang sama, kemudian dengan tujuan yang sama," kata dia.
Ibnu mengatakan, jika menjadi bagian dari KPK, bukan suatu perubahan yang besar. Sebab, tujuannya adalah sama-sama memberantas korupsi.
"'Untuk melakukan pemberantasan atau penindakan tindak pidana korupsi, sehingga bagi kami ini bukan suatu oper persneling atau misalnya bukan suatu perubahan yang luar biasa," kata dia.
"Yang jelas tujuannya adalah sama-sama untuk melakukan penanganan hukum tipikor," tambahnya.
Sebagai informasi, pada 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis bebas terdakwa korupsi Ida Bagus Mahendra Jaya Marth. Putusan ini dibacakan majelis hakim yang diketuai Sinung Hermawan dengan anggota Ibnu Basuki Widodo dan Alexander Marwata.
Ida bagus diyakini tidak terbukti terlibat korupsi proyek pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama pada 2010. Ida Bagus disebutkan hanya dicatut namanya sebagai konsultan informasi teknologi dari PT Sean Hulbert Jaya.
(ial/maa)
