.webp)
Komisi III DPR RI mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) calon pimpinan (capim) KPK hari ini. Salah satu capim KPK, Poengky Indarti, menyoroti survei KPK yang rendah.
"Kalau persiapan khusus belajar ya. Kami belajar. Terus kemudian juga diskusi dengan teman-teman masyarakat sipil. Terus dapat bahan-bahan juga dari kawan-kawan ada yang langsung, ada yang online, buku-buku seperti itu. Terus kemudian membaca terkait dengan pandangan-pandangan dari pakar termasuk juga para pimpinan KPK pada masanya," kata Poengky di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
Poengky yang mendapat urutan nomor dua untuk fit and proper test mengaku mendapat bahan makalah tentang monitoring pengawasan. Ia menekankan pengawasan di KPK perlu ditingkatkan supaya pemberantasan korupsi bisa maksimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah saya senang dapat itu karena sebetulnya kami pengin memilih untuk pencegahan itu dengan cara tadi, pengawasan terus kemudian juga kalau kita lihat dari angka ini ya, apa namanya, mulai 2004 sampai 2024 ternyata ada 167 kepala daerah yang jadi tersangka kasus korupsi. Nah ini kan shocking banget," tutur Poengky.
"Jadi kita melihat pengawasan internal perlu ditingkatkan dan KPK juga mesti harus fokus terkait dengan hal itu. Melakukan monitoring dan menjaga agar jangan sampai terjadi kasus-kasus korupsi," tambahnya.
Ia ingin KPK ke depan dapat mengembalikan kepercayaan publik. Poengky menegaskan integritas dari pegawai di lembaga ini harus ditingkatkan.
"Harus mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali, kalau kita melihat dari survei-survei yang ada, ini termasuk yang paling rendah ya sampai 56 persen gitu ya ke delapan dari delapan institusi kan itu sangat memprihatinkan," tutur Poengky.
