KPK Koordinasi dengan Kemenag Pantau Izin hingga Database Haji-Umrah

KPK Koordinasi dengan Kemenag Pantau Izin hingga Database Haji-Umrah

Adrial akbar - detikNews
Rabu, 13 Nov 2024 20:53 WIB
Para pembicara (kiri-kanan) Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, dan Tim Jubir KPK Budi Prasetyo memberikan paparan dalam diskusi Aksi Stranas PK: Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Pahala Nainggolan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring sudah menjalin koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait pemantauan tersebut.

"Kita sudah siap segera untuk pencegahan. Tapi yang sekarang kayaknya satu siklus penuh dan bukan haji ini saja. Jadi yang haji plus, yang umroh itu sekalian aja deh dari perizinannya sampe database-nya segala macam kita pengen lihat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Pahala mengatakan sudah ada komunikasi dari Kemenag melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali Hasyim. Dalam komunikasi itu dipaparkan terkait pelaksanaan haji.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah (komunikasi), Pak Irjennya Pak Faisal kan waktu kemarin haji, kemarin kita juga ada satu orang kita pendamping," ucap Pahala.

"Yang jelas haji khusus, haji reguler, sama yang umroh itu segala macam kita mau lihat semua dan Pak Irjen setuju," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya mengatakan tidak ingin ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji mendatang. Hal itu dikatakannya saat membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.

"Penyelenggaraan haji tahun ini kami tidak ingin ada isu-isu korupsi dibalik penyelenggaraan haji tahun, ini sesuai dengan arahan presiden kepada menteri-menterinya," kata Menag Nasaruddin dilansir dari laman Kemenag.go.id, Rabu (13/11).

Menag mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Kejagung hingga KPK. Hal itu untuk memperbaiki titik krusial yang ada.

"Bagi kami, Kemenag, kami akan segera menindaklanjutinya dengan berkonsultasi kejaksaan dan KPK yang selama ini concern untuk memperbaiki titik krusial seperti ini," ujarnya.

Tonton juga Video: Penjelasan Lengkap Kemenag soal Alokasi Tambahan Kuota Haji 2024

[Gambas:Video 20detik]



(ial/fas)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads