.webp)
Andi mengatakan keputusan MK itu final. Menurutnya, tidak ada alasan apa pun untuk tak menuruti keputusan MK.
"Karena, tentunya teman-teman pers ketahui, keputusan MK itu berlaku seketika diucapkan. Tidak ada priorisasi masa tunggu, tidak ada alasan apa pun. Harus dilaksanakan, mengikat dan tidak bisa dibanding lagi. Itu mengangkut soal tenaga kerja asing, PKWT, dan pasti banyak hal," pungkas Andi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, MK mengeluarkan putusan baru soal Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Salah satunya membatasi jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain soal UU Ciptaker. Sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Dalam permohonannya, Partai Buruh dkk menggugat puluhan pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Ciptaker sebagai UU. Salah satu yang digugat terkait PKWT. Dalam petitumnya, Partai Buruh meminta pasal PKWT dalam UU Ciptaker dihapus.
MK pun mengabulkan sebanyak 21 gugatan Partai Buruh. Dalam putusannya, MK mengatur PKWT hanya dapat dilakukan paling lama 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.
Lihat Video: MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh soal UU Ciptaker
(lir/lir)
