.webp)
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Muslim Ayub mengusulkan pemilu digelar setiap 10 tahun. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkap kekhawatirannya jika pemilu digelar setiap 10 tahun.
"Akarnya bukan di waktu. Kalau demokrasinya sedang rusak, justru kita mendapatkan hasil buruk dan bertahan selama 10 tahun. Akarnya di kualitas pemilu kita," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
Dia mengatakan elite politik harus membangun sistem yang baik. Dia mengatakan partai juga harus menjalankan fungsinya untuk menghasilkan politikus yang berkualitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Elite harus membangun budaya merit system. Mereka yang kapabel sangat membantu daerah maju dan berkembang. Tugas parpol melahirkan calon pemimpin berkualitas dan itu dimulai dari rekrutmen calon anggota," ujarnya.
Sementara itu, Partai Demokrat (PD) menyayangkan usulan tersebut. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengingatkan kekuasaan harus dibatasi.
"Pernyataan ini patut disayangkan. Argumentasi yang disampaikan untuk memperpanjang kekuasaan semata-mata untuk memperoleh kepentingan material. Mendapatkan mandat rakyat sebagai perwakilannya di parlemen, sebagai pejabat tinggi negara hanya untuk mengejar keuntungan," ujarnya.
Kamhar membenarkan biaya politik di Indonesia tinggi. Namun, katanya, memperpanjang masa jabatan dengan cara mengusulkan pemilu setiap 10 tahun sekali bukan solusi.
"Kekuasaan memang mesti dibatasi, baik ruang lingkupnya maupun waktunya agar tak menjadi absolut. Ingat pendapat Lord Acton, 'Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely'," tuturnya.
Sebelumnya, Ayub mendorong pemilu diadakan 10 tahun sekali. Dia memiliki perhatian khusus pada modal politik miliaran yang dikeluarkan saat pemilu.
"Saya berharap apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan. Karena untuk 5 tahun ini, Pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 itu kita udah mulai, udah mulai pemilu lagi," ujar Ayub dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem, dan AMAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
"Jadi apa mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf, rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai Rp 10 miliar," imbuhnya.
Simak juga Video: PKS Evaluasi Target 15% Suara di Pemilu 2024 yang Tak Tercapai
(isa/haf)
