.webp)
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu digelar di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat itu juga dihadiri oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
"Untuk RUU PPRT, RUU ini telah jadi agenda Prolegnas DPR selama hampir dua dekade, tapi juga belum disahkan," kata Atnike dalam rapat dengan Baleg DPR.
Atnike menitipkan kepada Baleg DPR agar memprioritaskan pengesahan RUU tersebut pada periode ini. Ia mengatakan para PRT membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan pekerjaannya.
"Di mana PRT sering kali tidak terlihat, tidak diakui sebagai pekerja. Padahal PRT memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi, jasa dan sektor publik lainnya," ujarnya.
Atnike menekankan beberapa hak yang harus diatur dan dilindungi di dalam RUU PPRT ialah pengakuan atas PRT memberikan kepastian hukum sebagai pekerja. Selain itu, ujarnya, UU PPRT harus mampu menjamin rasa aman dari eksploitasi terhadap PRT.
"RUU PPRT juga akan mengatur mengenai perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja, sehingga memberi kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak," ucapnya.
Lihat juga Video 'Baleg DPR: Pemberantasan Korupsi Tanpa UU Perampasan Aset Sudah Cukup':
(fca/whn)
