Pemerintah Waspadai Interpelasi Nuklir Iran

Jakarta - Pemerintah mengikuti serius perkembangan di parlemen terkait menguatnya wacana interpelasi atas persetujuan pemerintah terhadap resolusi DK PBB tentang perluasan sanksi pada Iran.Berbagai langkah pendekatan terhadap partai politik, fraksi di DPR dan menyosialisasikan langkah pemerintah yang mengundang kecaman dalam negeri itu, intensif dilakukan. Termasuk oleh kepala negara, meski secara itu secara tidak langsung."Kita mencermati perkembangan di DPR. Sebelum proses itu sampai disetujui oleh paripurna, pemerintah mengambil langkah-langkah penjelasan. Saya yakin banyak kesalahpahaman bisa dijembatani," kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.Hal itu ia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti acara peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1428H di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta (30/3/2007) malam.Yusril berharap penjelasan yang disampaikan Menlu Hassan Wirajuda kepada Komisi I DPR, dan kini pidato Presiden SBY memberikan gambaran lengkap tentang kebijakan RI dalam penyelesaian krisis nuklir di Iran dan konflik lain di Timur Tengah.Bahwa kebijakan luar negeri, sikap, solidaritas dan komitmen RI terhadap negara-negara muslim tidak berubah. Pemerintah mendukung setiap penyelesaian damai lewat jalur perundingan diplomatik, dan menolak pendekatan militerisme."Pesan-pesan itu disampaikan kepada umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia. Dan setelah mendapat penjelasan itu, kita berharap ada perubahan pandangan di kalangan DPR," ujarnya.Meski berharap DPR membatalkan niat mengajukan interpelasi, pemerintah tetap akan menghormati apabila ternyata proses itu berlanjut. Pemerintah akan menggunakan waktu 3 bulan ke depan, sebelum dibawa di rapat paripurna lalu diserahkan ke Bamus DPR untuk dirumuskan, dan kembali ke paripurna memerlukan waktu yang cukup lama."Saya yakin bahwa dinamika yang terjadi dalam masalah nuklir Iran terus berlangsung dalam minggu-minggu ke depan. Kita juga melihat Iran juga mulai memahami langkah kita, bahwa sanksi bukan tujuan utama," pungkas Yusril. (lh/sss)