PD: Interpelasi Iran Tak Relevan, DPR Urusi Rakyat Saja

Jakarta - Ribut-ribut penggunaan hak interpelasi DPR terkait resolusi PBB soal nuklir Iran dinilai tidak relevan. Anggota DPR harusnya lebih memperhatikan masalah di dalam negeri ketimbang persoalan nun jauh di sana."Saya kira ini tidak relevan, seharusnya akan lebih baik kalau anggota DPR lebih mengurusi rakyat yang diwakilinya, bukan mempersoalkan sesuatu yang nun jauh di sana," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat dihubungi detikcom, Rabu (28/3/2007).Menurut mantan anggota KPU ini, sebagai hak yang memang dimilikinya, DPR sah-sah saja menggunakan hak interpelasi. Tetapi akan lebih arif jika DPR memperhatikan secara seksama poin-poin dukungan Indonesia dalam resolusi DK PBB 1747 itu."Memang sampulnya itu mendukung, tetapi kita juga memberikan poin penting dalam resolusi tersebut. Harusnya ini dilihat secara jernih," kata dia. Dalam hal ini, diakui Anas, memang perlu penjelasan secara jernih oleh Menlu, terutama yang menyangkut keuntungan politik dalam negeri ketika Indonesia mendukung resolusi itu. Karena seharusnya seluruh kebijakan politik luar negeri didasarkan pada kemaslahatan dalam negeri."Perdebatannya harus kita bawa ke apa keuntungan Indonesia dengan mendukung resolusi? Karena itu, Menlu harus menjelaskan agar kita tahu pilihan kita mendukung resolusi karena keuntungan-keuntungan politik," tutur Anas. (umi/asy)