.webp)
Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan Polri yang inklusif tecermin dalam sejumlah kebijakan di masa kepemimpinannya. Mulai penempatan Polwan di sejumlah jabatan strategis hingga kebijakan rekrutmen polisi difabel.
Salah satu momen Kapolri menegaskan mengenai komitmennya dalam mewujudkan Polri yang inklusif, yaitu saat menghadiri perayaan peringatan hari jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia. Kapolri mengatakan polwan telah banyak berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat.
"Yang pertama, saya tentunya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berbagai macam prestasi yang telah ditorehkan oleh jajaran polwan, yang tadi disampaikan di dalam rangkaian hari jadi yang ke-76 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentunya ini yang kita harapkan, bersentuhan turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Polwan semakin eksis, dan semakin dicintai dan dekat dengan masyarakat," sambung Sigit.
Polwan di Jabatan Strategis
Kapolri menyebut ada lima Polwan berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) yang menjabat posisi strategis di Polri. Salah satunya ialah Brigjen Desy Andriani yang menjabat Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO).
Polwan di Pasukan Perdamaian
Selain itu, beberapa polwan tercatat berkiprah di ranah internasional sebagai Peacekeepers Polri atau pasukan perdamaian PBB. Kapolri mengatakan prestasi polwan menjadi kebanggaan bagi Polri.
"Kiprah dari teman-teman polwan ini tidak hanya di level nasional, tetapi di penugasan internasional dan ini tentunya menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan institusi Polri,"ujar Kapolri.
Kapolri Kolaborasi dengan Mahasiswa
Jika ditarik mundur saat pandemi COVID-19, Jenderal Sigit juga dinilai terbuka atas kebijakannya yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat dalam menggelar vaksinasi. Salah satu pihak yang dilibatkan adalah mahasiswa.
Vaksinasi massal kolaborasi antara Polri dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) saat itu digelar di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, pada 1 September 2021. Kolaborasi ini dilakukan Kapolri untuk mengakselerasikan percepatan vaksinasi massal. Dengan begitu, target kekebalan komunal atau herd immunity serta dua juta dosis vaksin per hari akan segera terwujud.
"Tentunya ini perlu kerja keras, sinergitas dengan seluruh elemen sehingga progres ini bisa berjalan dengan baik," kata Jenderal Sigit.
Selain itu, komitmen Kapolri untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa dibuktikan saat dia menemui para pendemo pada 11 April 2022. Dari atas mobil komando, Kapolri berpesan kepada jajarannya untuk mengawal demo ini berjalan lancar.
Kapolri memastikan jajarannya bekerja keras mengawal demo mahasiswa 11 April. Kapolri menegaskan mahasiswa adalah mitra mereka juga.
"Suara mahasiswa adalah suara demokrasi. Suara demokrasi harus selalu kita kawal dan polisi dalam posisi siap mengawal aspirasi anak-anak mahasiswa karena kalian adalah mitra-mitra kita semua," kata dia.
Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Kapolri Akomodasi Kaum Buruh
Jenderal Sigit juga melibatkan kaum buruh dalam menentukan kebijakannya dengan membentuk unit khusus bidang ketenagakerjaan. Kapolri mengatakan unit khusus itu akan mengawal masalah terkait sengketa perburuhan.
"Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan terkait dengan ketenagakerjaan, sengketa-sengketa yang ada sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan," kata Kapolri setelah bertemu dengan para pimpinan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di GBK, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2024.
Kapolri berharap hak buruh tetap bisa diperjuangkan dengan adanya unit baru tersebut. Dia mengatakan Polri akan terus berjuang untuk mengawal hak buruh.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menegaskan komitmennya memberikan perlindungan untuk buruh yang berada di luar negeri. Kapolri mengatakan pihaknya terus mengembangkan atase kepolisian. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran yang tersandung masalah hukum hingga penganiayaan.
ASN Perempuan hingga Polwan Naik Pangkat
Pada Juni 2022, Kapolri menaikkan pangkat ASN perempuan Polri setara dengan bintang satu atau brigjen. Selain itu, seorang polwan naik pangkat jadi bintang 2 atau irjen.
Kadiv Humas Polri saat itu, Irjen Dedi Prasetyo, menyebutkan kenaikan pangkat ASN setara dengan Brigjen ini adalah untuk pertama kalinya di lingkungan Polri.
"Yang perlu sampaikan ke temen media ini pertama kali dalam sejarah Polri, pada hari ini Bapak Kapolri juga Korps Raport kenaikan pangkat PNS Polri, yaitu golongan 4 atau setingkat bintang satu," kata Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/6/2022).
Kedua dokter tersebut, kata Dedi, adalah perempuan.
Dalam Surat Telegram No ST/1214/VI/KEP./2022, terdapat seorang Polwan yang diamanahkan sebagai Kapolres Bukittinggi. Ada pula seorang polwan mendapat promosi menjadi Kabag Penum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Nurul Azizah.
Selain itu, ada AKBP dr Siti Nur Imanta yang dipromosi sebagai Karumkit Tk 2 Bandung Polda Jabar. AKBP Titik Wahyuningsih sebagai Kabidkeu Polda Banten, Kombes Endang Sri wahyu Utami Kabidkeu Polda Bali, Kombes Heni Kresnowati Kabidkeu Polda Jabar, dan Kombes Yuliani Kabidkum Polda Banten.
Rekrutmen Polisi Difabel
Kapolri juga menetapkan kebijakan penyandang disabilitas boleh mengikuti seleksi masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas ini menjadi yang pertama di Asia.
"Di Asia ini baru pertama kali. Kebijakan Pak Kapolri ini kami eksekusi langsung untuk penerimaan anggota Polri tahun 2024," kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Minggu (26/2/2024).
Dedi menyebut rekrutmen polisi dari kelompok disabilitas menjadi tonggak sejarah. Dia menuturkan rekrutmen anggota Polri dari kelompok disabilitas ini juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Direktorat PPA-PPO
Di era kepemimpinan Jenderal Sigit, Polri juga membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)-Pidana Perdagangan Orang (PPO) yang berada di bawah Bareskrim. Proses pembentukan direktorat tersebut melalui perjuangan panjang.
"Perjuangan kita untuk bisa membentuk Direktorat PPA dan PPO ini bukan perjalanan yang mudah," kata Jenderal Sigit dalam sambutan di acara hari jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia, Kamis (3/10/2024).
Sigit mengatakan dirinya dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga terus mendorong pembentukan direktorat itu. Namun, menurut dia, pembentukan Direktorat PPA-PPO itu terhambat birokrasi.
Dia mengatakan jalan pembukaan direktorat baru itu mulai terbuka saat dirinya berbicara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan Jokowi merespons baik dan memerintahkan Menpan-RB untuk mengurus pembentukan direktorat tersebut.
Dia mengatakan perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Kini, Direktorat PPA-PPO sudah resmi terbentuk dan dipimpin oleh Brigjen Desy Andriani.
