.webp)
Anggota DPR RI periode ini tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas namun diganti dengan tunjangan. Lalu seperti apa kondisi rumah dinas anggota dewan yang kini tak lagi ditempati?
Pada Senin (7/10/2024) kemarin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, meninjau rumah jabatan di Kalibata, Jakarta Selatan. Ada sejumlah kerusakan di rumah jabatan anggota DPR yang disorot.
Pantauan detikcom di salah satu rumah di kawasan Kalibata, tinjauan dilakukan pada dua rumah yang kosong. Dua rumah itu memiliki tipe yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rumah itu memiliki dua lantai, di beberapa dinding rumah, terlihat cat yang terkelupas hingga noda hitam. Terlihat rumah itu telah lama kosong.
 Setjen DPR meninjau rumah dinas anggota DPR yang kini tak ditempati lagi oleh anggota DPR 2024-2029, Senin (7/10/2024). Ada sejumlah kerusakan di rumah jabatan anggota DPR. Foto: (Adrial Akbar/detikcom) |
Setiap lantai juga memiliki kamar mandi hingga kamar tidur. Setiap kamar terdapat kasur hingga lemari di dalamnya. Kondisi kasur hingga lemari pun kotor.
Pada lantai bawah, terdapat satu ruang kerja, rumah bercat putih dan ungu pada halaman depan. Sedangkan di dalam ruangan, tampak cat putih. Terlihat pula noda hitam di plafon bekas bocor, lampu di sejumlah ruangan juga tidak bisa dinyalakan.
Dalam kesempatan itu, Indra mengatakan setiap hari ada keluhan 15-20 anggota DPR yang menempati rumah itu. Keluhan rata-rata terkait kebocoran hingga adanya tikus.
"Rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah. Kemudian banyaknya tikus, kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan sebagainya cepat rusak di sini," kata Indra saat meninjau.
 Kondisi rumah dinas DPR di Kalibata (Foto: Agung Pambudhy) |
Dia juga menyebut, saat musim hujan, terdapat banjir di sejumlah titik. Banjir pun bisa mencapai semata kaki orang dewasa.
"Khususnya di musim hujan, Di sisi selatan dan timur itu banyak kemungkinan kalau hujan agak besar itu keluhannya adalah memang sungai itu sudah menyempit. Jadi pasti kalau hujan agak besar pasti air agak naik ke atas ke jalanan," kata dia.
Disebut Banyak Tikus
Indra mengatakan masalah yang ada di rumah dinas tersebut bukan karena tak ditempati, melainkan karena lokasi perumahan itu yang berdekatan dengan sungai. Dia juga menyebut tikus juga banyak.
"Meskipun rumah ditempati tikusnya di atas banyak, jadi bukan karena nggak ditempati, karena emang di sini lingkungan ada sampah, ada kali," tuturnya.
Terkait besaran tunjangan rumah yang diberikan ke setiap anggota DPR, Indra mengatakan masih dalam kajian. Namun dirinya membandingkan dengan tunjangan DPRD yang nantinya akan berbeda dengan DPR RI.
"DPRD mereka besarannya rata-rata di atas 35 (juta) di atas 40 (juta) gitu ya, DPRD. Dan itu di daerah loh harga properti logic-nya di daerah dan DKI pasti berbeda," ungkapnya.
 Penampakan rumah dinas DPR di Kalibata. Foto: (Adrial Akbar/detikcom) |
Simak Video 'Sekjen DPR Beberkan Sederet Permasalahan Rumah Dinas Anggota':
Biaya Perawatan Rp 25 Juta
Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan selama ini biaya perawatan rumah dinas DPR sekitar Rp 25 juta per tahun.
"Indeksnya selama ini per rumah indeksnya sekitar Rp 25 juta, indeksnya. Tapi kan itu subsidi silang, ada yang parah sekali, ada yang nggak parah segala macam, jadi kalau indeks Rp 25 juta, per bulan sekitar Rp 1,5-2 juta," kata Indra.
Indra mengatakan biaya itu akan dikeluarkan jika ada anggota DPR yang meminta perbaikan. Jika tidak ada, dianggap tidak ada kerusakan.
"Berdasarkan permintaan, kalau nggak ada permintaan, ya, kita anggap nggak ada masalah," sebutnya.
Anggota DPR Diberi Waktu 2 Bulan Kosongkan Rumah
Indra Iskandar mengatakan anggota DPR diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober untuk mengosongkan rumah jabatan di Kalibata. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR.
"Sesuai dengan rapat konsultasi di DPR, jadi batas dari pengosongan itu diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober ya, karena tentu anggota yang terpilih lagi ataupun anggota baru yang dari daerah butuh waktu untuk mencari hunian, tempat tinggal," kata Indra.
Setelah rumah tersebut dikosongkan, Indra mengatakan timnya baru bisa masuk untuk mendata aset yang ada. Setelah terdata, baru rapat bersama Kementerian Keuangan akan dilakukan untuk pengembalian aset.
"Jadi kami nunggu setelah nanti mereka sudah mengosongkan, kami baru masuk tim kami untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada, setelah itu kami baru mengundang Kementerian Keuangan untuk membahas itu," ucapnya.
Indra mengatakan, karena pendataan aset rumah tersebut akan lama, penyerahan rumah dinas Kalibata itu membutuhkan waktu. Ditargetkan penyerahan akan dilakukan pada awal 2025.
"Penyerahan kembali ke negara itu kami usahakan di tahun ini juga maksud kami di tahun 2025 awal sudah bisa diserahkan," katanya.
Simak juga Video 'Sekjen DPR Beberkan Sederet Permasalahan Rumah Dinas Anggota':
