Survei Indikator: Publik Nilai Pemberantasan Korupsi Era Jokowi Buruk

Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan data penilaian publik soal pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi. Mayoritas publik menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang buruk.

Survei dilakukan periode 22 hingga 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia. Adapun sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Metode survei multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3% dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden ditanya 'Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?'. Ini hasil surveinya:

- Sangat Baik: 1,4%
- Baik: 24,6%
- Sedang: 31,7%
- Buruk: 30,4%
- Sangat Buruk: 7,3%
- Tidak Tahu: 4,5%

"Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya, Jumat (4/10/2024).

Berdasarkan tren survei Indikator Politik, tren publik yang menilai pemberantasan publik cenderung naik dari 34 persen menjadi 37,7 persen. Kemudian yang menilai pemberantasan publik baik turun dari 29,4 persen ke 26 persen.