Tak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPR RI memiliki fungsi tambahan yaitu Diplomasi Parlemen. Berbagai upaya diplomasi parlemen telah dilakukan DPR periode 2019-2024 untuk memperkuat peran politik Indonesia di luar negeri.
"Fungsi tambahan DPR yakni Diplomasi parlemen untuk menguatkan peran DPR RI di kancah internasional," ujar Ketua DPR RI Periode 2019-2024 Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).
Ia menerangkan fungsi Diplomasi Parlemen yang dilaksanakan DPR RI merupakan mandat dari Pasal 69 ayat (2) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menegaskan pelaksanaan fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Diplomasi parlemen juga dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Hal itu artinya, aktivitas diplomasi parlemen yang dilaksanakan oleh DPR adalah untuk meningkatkan peran politik luar negeri Indonesia," jelasnya.
Adapun diplomasi parlemen dilaksanakan DPR melalui kehadiran dan partisipasi anggota DPR RI di berbagai forum internasional. Khususnya pada forum antarparlemen, baik di tingkat global, regional, maupun bilateral.
Upaya ini bertujuan menyuarakan dan memperjuangkan isu yang menjadi kepentingan nasional. Juga menjadi bentuk kontribusi guna mencari solusi atas isu internasional yang menjadi perhatian bersama.
Oleh karena itu, kata Puan, DPR periode 2019-2024 aktif terlibat dalam berbagai forum dan organisasi parlemen internasional, termasuk dengan menjadi tuan rumah.
"Posisi Indonesia sebagai tuan rumah semakin menegaskan arti penting diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Dengan menjadi tuan rumah forum internasional, kata Puan, DPR berkesempatan berperan lebih besar dalam memimpin jalannya persidangan pada masing-masing perhelatan. Hal ini pun membuka peluang besar bagi Indonesia dalam menyuarakan isu global.
"Selain itu juga sekaligus sebagai bentuk kontribusi dalam mencari solusi bersama atas isu internasional yang menjadi agenda pembahasan dan perhatian masyarakat internasional," tambah Puan.
Upaya DPR RI Periode 2019-2024
Selama periode 2019-2024 berjalan, DPR RI telah menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan forum parlemen internasional. Berawal di masa pandemi COVID-19, DPR bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) atau forum parlemen dunia menjadi hosting agenda The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs (Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs dilaksanakan secara daring pada 28-30 September 2021. Pertemuan ini membahas peran parlemen dalam mewujudkan SDGs, ketimpangan sosial dan ekonomi, dampak COVID-19 terhadap pencapaian SDGs, perubahan iklim, pemulihan ekonomi global di masa pandemi, pendanaan SDGs, serta penguatan kolaborasi antarparlemen untuk mempercepat capaian SDGs.
Di penghujung pandemi COVID-19, DPR pun menjadi tuan rumah The 144th IPU Assembly atau Sidang Umum ke-144 IPU yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 20-24 Maret 2022. Sidang forum parlemen bergengsi itu menghasilkan Deklarasi Nusa Dua dengan judul Getting to zero: Mobilizing parliaments to act on climate change.
"Melalui Deklarasi Nusa Dua, Indonesia dan IPU bersama mengajak parlemen dan negara-negara di dunia untuk mengambil aksi yang lebih nyata dalam mengatasi perubahan iklim," tuturnya.
Ia menjelaskan Sidang Umum IPU di Bali menghasilkan sejumlah resolusi penting, di antaranya resolusi terkait konflik Rusia-Ukraina sebagai emergency item. Resolusi tersebut memuat pernyataan sikap IPU mengenai pentingnya dikedepankan diplomasi serta penghormatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB dalam menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina.
Melalui resolusi ini, Indonesia juga berhasil meyakinkan IPU untuk menyepakati pembentukan Task Force yang imparsial, objektif, serta berorientasi pada hasil nyata guna mendorong terciptanya resolusi damai di Ukraina.
DPR pun menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) atau forum parlemen negara-negara G20. P20 dilaksanakan di Jakarta pada 5-7 Oktober 2022. Forum ini menghasilkan pesan-pesan penting yang menjadi landasan dalam mengatasi berbagai persoalan global.
P20 menekankan pentingnya multilateralisme sebagai cara efektif untuk mengatasi tantangan global, mendorong negara-negara G20 untuk meningkatkan upaya dalam memperkuat perdamaian, mengatasi perbedaan, dan memulihkan ekonomi.
Tak hanya itu, P20 juga menyoroti urgensi kesetaraan gender dalam mencapai kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan untuk semua, serta menegaskan parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kokoh dan pentingnya peningkatan kesejahteraan warga negara melalui kebijakan dan legislasi.
Sejalan dengan keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Indonesia pada tahun 2023, DPR pun memegang keketuaan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan Majelis Antar-Parlemen ASEAN sebagai badan parlemen regional yang bertindak sebagai titik utama komunikasi dan pertukaran informasi antar negara anggota. DPR sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum ke-44 AIPA dan sejumlah kegiatan pendukung lainnya.
Sebagai rangkaian keketuaan Indonesia di AIPA, dalam pertemuan ASEAN-AIPA Leaders' Interface Meeting di Nusa Tenggara Timur pada 9-11 Mei 2023, Puan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan parlemen untuk memperkuat stabilitas dan demokrasi di kawasan guna mencapai kesejahteraan masyarakat ASEAN.
"Di bawah kepemimpinan Indonesia, AIPA menekankan pentingnya mekanisme perdamaian dan pencegahan konflik yang inklusif serta menjadikan ASEAN sebagai kekuatan yang dapat diandalkan dalam menangani tantangan keamanan dan perdamaian kawasan," urai mantan Menko PMK itu.
Masih dalam rangkaian keketuaan AIPA, melalui DPR juga menggelar The 6th Meeting of ASEAN Inter Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) di Bogor pada 30-31 Mei 2023.
Dalam ajang ini, pihaknya mengajak semua anggota parlemen negara-negara ASEAN berkontribusi memerangi narkoba melalui pembangunan ekonomi inklusif. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan upaya bersama ASEAN dalam mencapai kawasan bebas narkoba, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
DPR pun menjadi tuan rumah side event AIPA tahun 2023, yakni kegiatan Sidang Koordinasi Parlemen Perempuan se-ASEAN (Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/WAIPA).
Melalui kegiatan yang dilakukan secara virtual dari Kota Padang tersebut, DPR RI menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga publik dan proses perumusan kebijakan.
"Semakin banyak wakil perempuan di parlemen dan lembaga-lembaga publik akan membawa perubahan kebijakan yang lebih pro terhadap kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan," ucap Puan.
"Kebijakan responsif gender dan juga peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan hal yang dibutuhkan bagi penguatan ketahanan ASEAN dan untuk menghadapi berbagai tantangan regional," sambungnya.
Simak: Video Said Abdullah Bahas Bocoran Pimpinan DPR 2024-2029
(anl/ega)