Polda Metro Jaya meminta jajaran reserse mengawal penyelenggaraan Pilkada 2024. Jajaran reserse diminta untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
Hal tersebut disampaikan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy saat membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pengemban fungsi Reskrim Jajaran Polda Metro Jaya 2024 di Polda Metro Jaya, Rabu (25/9/2024). Acara dihadiri pejabat utama Polda Metro Jaya, Kapolres jajaran, Kasubdit, Kasat hingga Kanit Reskrim.
Rakernis ini bertajuk 'Mewujudkan Personel Fungsi Reskrim yang Presisi dalam Mengawal Proses Demokrasi Guna Mendukung Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, serta Penegakan Hukum pada Penyelenggara Pemilu atau Pilkada di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tugas utama fungsi Reskrim adalah melakukan tindakan represif dan investigasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu. Dalam melaksanakan tugas ini, Reskrim tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui pengawasan yang ketat selama masa kampanye hingga hari pencoblosan," kata Djati dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).
Djati mengatakan, dalam melaksanakan pengamanan pesta demokrasi, diperlukan sinergi antara kepolisian, dan masyarakat. Hal tersebut meliputi mobilisasi, pengawasan, pengamanan, dan penanganan potensi konflik secara proaktif.
![]() |
"Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan Polda Metro Jaya mampu mengantisipasi dan merespons cepat setiap dinamika yang terjadi selama Pemilu atau Pilkada, serta menjamin bahwa proses demokrasi dapat berlangsung dengan aman dan tertib,"ujarnya.
Pengamanan tersebut juga dilakukan melalui Operasi Mantap Praja Jaya Tahun 2024. Operasi tersebut akan digelar selama 140 hari terhitung mulai 14 Agustus sampai 31 Desember 2024.
"Dalam konteks pengamanan Pilkada, setiap personel yang terlibat harus memiliki kesiapan yang matang dan menyeluruh mulai dari pendekatan preemtif hingga langkah preventif guna pencegahan potensi konflik dan mengurangi resiko ketegangan di masyarakat serta langkah represif tindakan tegas untuk menjaga keamanan," tuturnya.
Djati berharap rakernis yang digelar menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas kemampuan para personel. Dia juga mewanti-wanti kepada jajaran untuk bersikap netral dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada 2024.
"Netralitas merupakan harga mati yang tidak boleh kita abaikan sebagai bentuk kunci kepercayaan publik terhadap institusi Polri," pungkasnya.