.webp)
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan mengenai isu kebocoran data pribadi dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik warga termasuk disebut juga milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkeu Sri Mulyani. Hadi menyampaikan, hasil koordinasinya dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menemukan bahwa sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli.
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024). Selain Hadi, Wamenkominfo Nezar Patria dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo hadir dalam rapat.
"Terkait bocornya data-data pajak, NPWP, itu apakah juga terkait dengan PDNS atau tidak, serangannya itu terhadap siapa sebetulnya, Pak Menko, lembaga mana?" ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid selaku pimpinan rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi menjelaskan data NPWP tidak dalam cakupan di PDNS. Dia menduga data-data itu diperoleh dari sejumlah lembaga di tingkat kota/kabupaten.
"Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenant di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini kerja sama dengan BSSN itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP, analisa sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli," ujar Hadi.
"Nah ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK atau NPWP," imbuhnya.
Hadi mengatakan tim keamanan siber Kemenkeu telah menindaklanjuti insiden kebocoran data itu. Dia menuturkan pihaknya terus menjalankan koordinasi dengan BSSN dan berencana menggelar rapat bersama pihak Ditjen Pajak.
"Berikutnya yang sudah kita lakukan adalah tim CSIRT, tim pengamanan ini Kemenkeu ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN," ujarnya.
"Kami dari Kemenko Polhukam ini terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSSN. Untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini," lanjut dia.
