.webp)
Komisi I DPR akan menggelar rapat mengenai polemik kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik warga hingga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkeu Sri Mulyani. Rapat itu rencananya digelar bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo.
"Besok pagi kami mau rapat dengan Polhukam, dengan Kominfo, besok pagi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari seusai penutupan Rakernas PKS di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).
Kharis mengatakan rapat tersebut berisi agenda tunggal. Menurutnya, rapat hanya akan membahas secara mendalam terkait kebocoran data itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agenda tunggal membahas tentang itu (kebocoran data). Jadi di ujung masa periode ini, kami besok masih rapat dengan kita hadirkan Polhukam sekalian, kan Kominfo ada di bawah Polhukam ya. Kita rapat besok pagi," ujarnya.
"Amanat rapat yang lalu, rapat yang lalu kan kita tanya gimana, gimana, terus kemudian langkahnya mau apa. Ya kita mau lihat evaluasinya sampai hari ini seperti apa. Nyatanya kemarin bocor lagi kan, nah besok kita rapatkan," jelasnya.
Arahan Jokowi
Presiden Jokowi sendiri sudah buka suara terkait kebocoran data tersebut. Jokowi mengatakan dia telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah. Ia meminta ada mitigasi secepatnya.
"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).
Jokowi mengatakan peristiwa ini juga terjadi di negara lain. Ia menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.
"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," ujarnya.
Simak Video: Jokowi soal Bjorka Bocorkan Data NPWP: Mitigasi Secepatnya!
