.webp)
Dissenting opinion dari Arsul Sani
Hakim konstitusi Arsul Sani mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan MK tersebut. Arsul mengatakan seharusnya MK memberikan ruang kepada pegawai KPK untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.
"Saya menyepakati bahwa posisi pimpinan KPK ini seyogianya diisi oleh orang-orang yang bukan saja hanya memenuhi syarat yang ditentukan oleh syarat yang secara formal ditetapkan dalam angka 21 dari UU 19/2019 yang mengubah Pasal 29 UU 30/2002, tetapi juga seyogianya membuka ruang bagi orang yang meskipun belum mencapai usia minimum yang ditentukan UU 19/2019," kata Arsul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun memiliki kemampuan (kompetensi) dan pengalaman dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK di bidang pemberantasan korupsi serta pemahaman terhadap sistem kerja, permasalahan, dan target kinerja yang hendak dicapai oleh KPK," imbuhnya.
 Eks penyidik KPK, Novel Baswedan dan Praswad Nugraha bersama tim kuasa hukum mendengarkan putusan hakim konstitusi terkait uji materi No 8/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia pimpinan KPK di Jakarta, Kamis (12/9/2024). Foto: Ari Saputra |
Adapun hakim konstitusi Arief Hidayat dalam sidang menyampaikan agar DPR dan pemerintah tidak sering-sering mengubah syarat usia sesuka hati. Soalnya bila aturan mengenai batas usia sering digonta-ganti, maka itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
"Karena mudahnya terjadi pergeseran parameter acuan kapabilitas atau kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga organisasi publik. Jika hal tersebut sering diubah, besar kemungkinan pembentuk undang-undang akan merumuskan kebijakan 'penyesuaian usia' untuk menghalangi hak konstitusional warga negara lainnya dengan tujuan antara lain untuk 'motif politik' tertentu," tutur Arief Hidayat.
Halaman selanjutnya, tanggapan Novel Baswedan:
