.webp)
IM57+ Institute mendukung langkah KPK dalam mengusut dugaan adanya gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. IM57 menilai pengusutan itu bisa menjadi pembuktian independensi KPK.
"Ini pembuktian bagi KPK, apakah bisa menerapkan prinsip equality before the law atau tidak. Tidak boleh ada satu orang pun di negara ini yang mendapatkan keistimewaan di depan hukum. Periksa Kaesang dan Erina Gudono sekarang juga," kata Ketua IM57+Institute, M Praswad Nugraha, kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).
Praswad mengatakan langkah mengusut dugaan gratifikasi yang dilakukan Kaesang bisa menjadi bukti KPK tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Dia meyakini publik juga akan mendukung tindakan yang dilakukan KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KPK harus membuktikan bahwa KPK sebagai institusi penegak hukum, meskipun saat ini di bawah rezim UU 19 Tahun 2019 sudah berada di bawah kekuasaan eksekutif, dalam pelaksanaannya tetap independen meskipun harus mengusut perkara yang melibatkan anak kandung Presiden," katanya.
IM57 mendesak KPK menelusuri dugaan adanya keterlibatan pengusaha asal Singapura terkait penggunaan jet pribadi yang dipakai Kaesang-Erina. Jika ditemukan adanya konflik kepentingan, kata Praswad, Kaesang bisa diproses secara hukum.
"Bila terbukti ada conflict of interest, patut diduga ada praktik gratifikasi dalam pemberian fasilitas jet pribadi untuk jalan-jalan ke Amerika bagi Saudara Kaesang dan Erina Gudono," ujar Praswad.
Praswad menambahkan, pengusutan kasus tersebut secara tuntas juga akan menjadi pembuktian bagi KPK tidak di bawah pengaruh pihak Istana dalam menjalankan tugas kelembagaannya.
"Buktikan KPK tidak di dalam kontrol remote istana," ucap Praswad.
KPK Cek Fasilitas Jet Pribadi Kaesang-Erina
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya buka suara mengenai jet pribadi Kaesang-Erina yang kini menuai sorotan publik. Alex mengatakan telah meminta Direktur Gratifikasi KPK mengecek fasilitas jet pribadi tersebut.
"Kita berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Pimpinan (KPK) sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi informasi dari media itu diklarifikasi," kata Alex di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/8).
Alex menyebutkan hal-hal yang menjadi perhatian publik akan ditindaklanjuti KPK. Menurut dia, hal itu penting agar menjadi jelas.
"Itu menjadi perhatian publik menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif klarifikasi... toh nggak masalah juga KPK yang kemudian bisa menjelaskan. Tapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, ini apa ini kejadiannya, apakah masuk gratifikasi? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya harus clear," imbuhnya.
Saat ditanya status Kaesang yang bukan merupakan penyelenggara negara, Alex mengatakan secara umum tetap bisa diklarifikasi. Sekali lagi, Alex mengatakan agar semua menjadi jelas.
"Secara umum bisa ya. Kalau nggak bisa, ya kayak saya, saya suruh saja anak saya untuk. 'Kamu terima saja semua itu', selesai sudah. Bukan saya yang melakukan, itu anak saya, tapi ya itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian-pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya atau... masyarakat pengin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas dan sebagainya, apakah membayar sendiri? Ataukah free? Kan begitu. Kalau membayar sendiri, kan selesai, nggak ada persoalan. 'Saya bayar sendiri, Pak', ya sudah. Kan itu, itu yang perlu dijelaskan juga oleh yang bersangkutan," jelas Alex.
"Kalau menurut saya sih, nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian men-declare, saya bayar. Ini loh transformasi, bukti bayar. Ketika itu berupa fasilitas yang diberikan, dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas itu. Ya intinya itu supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya terus," imbuhnya.
(ygs/azh)
