Jokowi Bersyukur Indonesia Punya KUHP Baru, UU Cipta Kerja Hingga UU TPKS

Jokowi Bersyukur Indonesia Punya KUHP Baru, UU Cipta Kerja Hingga UU TPKS

Adrial akbar, Isal Mawardi, Anggi Muliawati, Firda Cynthia Anggrainy, Dwi Rahmawati - detikNews
Jumat, 16 Agu 2024 11:18 WIB
Presiden Jokowi (tangkapan layar YouTube DPR RI)
Foto: Presiden Jokowi (tangkapan layar YouTube DPR RI)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan capaiannya dalam bidang hukum di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Jokowi bersyukur kini Indonesia memiliki KUHP baru, UU Cipta Kerja dan UU TPKS.

"Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (16/8/2024).

"Serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 Undang- dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih," lanjutnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki UU TPKS. UU TPKS, menurut Jokowi, merupakan bentuk nyata bagi perlindungan perempuan dan anak.

"Kita juga sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak," ujarnya.

Jokowi menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Baginya, ini adalah bukti persatuan Indonesia.

"Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi," katanya.

Dia juga mengapresiasi segala dukungan dari seluruh lembaga negara. Jokowi berterima kasih kepada MPR hingga DPR.

"Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa. DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan," katanya.

(rdp/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads