.webp)
Gubernur Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Indonesia Gita Sabharwal di Surabaya. Dalam kesempatan itu, Khofifah menegaskan Jatim sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal perlindungan perempuan dan anak.
"Jadi ketika saya jelaskan negara harus hadir seperti yang sering disampaikan Pak Jokowi. Negara harus hadir, negara harus hadir, itu kemudian akhirnya saya menyampaikan," kata Khofifah dalam keterangan yang diterima, Sabtu (10/8/2024).
Dia mengatakan pemerintah provinsi dan negara wajib hadir untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dia mengatakan komitmen tersebut sudah dilakukannya sejak masa menjabat sebagai gubernur, khususnya untuk persoalan kekerasan seksual dan inses atau hubungan adik kakak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ketika kita di Pemprov kemudian turun peraturan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) bahwa daerah tidak boleh melakukan program layanan seperti ini. Saya kemudian bertemu Pak Mendagri," kata Khofifah.
Dia menuturkan persoalan kekerasan perempuan dan anak harus diperhatikan secara prioritas untuk diselesaikan. Sebab korban dari perbuatan kejahatan tersebut memberi dampak jangka panjang.
Menurutnya, perlu dilakukan penanganan khusus dan menyeluruh baik terhadap pelaku maupun korban. Terlebih banyak di antara korban berusia remaja hingga masih dalam lingkup anggota keluarga.
"Jadi saya sampaikan kondisi di lapangan kalau ada anak mengalami kekerasan seksual dan inses tidak mungkin dia pulang. Kalau dia pulang ke rumah berarti pasti menjadi korban kedua kalinya," jelas Khofifah.
Saat menjabat sebagai Gubernur Jatim, Khofifah dapat menekan angka kekerasan terhadap dan anak. Tercatat di Provinsi Jawa Timur terdapat 2.496 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 yang kemudian menurun di tahun 2023 menjadi 777 kasus terhadap perempuan dan 1.232 kasus terhadap anak.
(jbr/jbr)
