.webp)
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Simon Lamakadu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menangani permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengaku pihaknya telah mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi.
"Dalam program pengendalian kemacetan, strategi yang komprehensif tertuang pada rencana pembangunan daerah melalui push and pull strategy. Push strategy merupakan kebijakan yang mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih kepada angkutan umum," kata Heru dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
Heru mengatakan kebijakan yang termasuk ke dalam push strategy adalah penerapan kebijakan ganjil genap, pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intermediate Traffic System (ITS), penertiban lalu lintas, serta penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum," ucap Heru.
Penerapan itu, kata Heru, antara lain pengembangan jaringan transportasi (MRT, LRT, BRT), peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi transportasi, peningkatan keselamatan transportasi, dan peningkatan integrasi transportasi.
Sebelumnya, Simon Lamakadu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menangani permasalahan kemacetan lalu lintas. Ia mengatakan kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar Rp 65 triliun per tahun atau setara Rp 178 miliar per hari.
Hal itu disampaikan Simon di rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024. Rapat dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (8/8).
"Itu juga menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 2,2 juta liter per hari. Sementara saat ini mode share transportasi publik Jakarta hanya 18 persenan," kata Simon.
Simon menyebutkan tingginya penggunaan transportasi pribadi ini bukan hanya berdampak pada kemacetan, tetapi juga peningkatan polusi udara. Ia meminta penyelenggara transportasi publik, yakni TransJakarta, LRT, dan MRT, dapat mengemban amanah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik.
"Untuk itu, kami mendukung Pemprov Jakarta untuk meningkatkan anggaran subsidi transportasi publik, yang dinaikkan menjadi Rp 5,5 triliun dari sebelumnya Rp 4,8 triliun," ujarnya.
"Dengan peningkatan layanan transportasi publik, kami yakin masyarakat akan mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik," imbuhnya.
