.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas berkunjung ke New Zealand Public Service Commission (NZPSC). Agenda ini bertujuan mempelajari langsung manajemen kinerja dan desain organisasi pemerintahan yang diterapkan di negeri Aotearoa tersebut.
"Hari ini saya baru dari salah satu komite yang menangani kepegawaian di New Zealand, kita banyak mendapatkan informasi bagaimana mengelola kinerja, bagaimana pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk manajemen talenta yang memungkinkan non ASN itu bisa masuk di pemerintahan di New Zealand," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Anas menjelaskan saat ini Indonesia berfokus pada digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency. Dalam hal kepegawaian, Kementerian PAN-RB juga melakukan penyederhanaan proses bisnis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyederhanaan ini mencakup beberapa layanan utama, yaitu layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun, serta layanan pindah instansi," tuturnya.
Ia menerangkan periodisasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan sebanyak enam kali dalam setahun. Pihaknya juga telah melakukan penyederhanaan jabatan dari 3.414 klasifikasi menjadi tiga klasifikasi yang berdampak pada kelincahan mobilitas ASN.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini turut mengungkapkan gebrakan yang telah dilakukan pemerintah terkait transformasi pengelolaan ASN. Salah satunya, melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) (UU No.20/2023) baru yang meliputi tujuh agenda utama. Kebijakan ini bertujuan memperbaiki dan memperbarui sistem ASN agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan nasional.
Adapun tujuh agenda utama tersebut antara lain transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Dalam hal rekrutmen, seleksi CASN berbasis daring kini dilengkapi live score untuk memastikan transparansi dan keadilan.
"Tidak ada lagi titipan orang dalam, semua proses murni berdasarkan kompetensi dan integritas peserta," katanya.
Lebih lanjut, Anas juga menjelaskan transformasi digital melalui GovTech (INA Digital) yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Dalam jangka pendek, pada tahun 2024, Govtech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, juga integritas layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan," imbuhnya.
Dengan digitalisasi ini, ke depannya masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal. Layanan terpadu dalam satu portal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap momen perjalanan hidup manusia, sejak lahir hingga tutup usia.
Dalam inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanannya pada Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya akan dilakukan peluncuran awal layanan terpadu di triwulan III tahun 2024 untuk memastikan keberlanjutannya ke depan.
Sebagai informasi, NZPSC bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelayanan publik di New Zealand. Komisi ini mengatur standar perilaku dan kinerja bagi pegawai negeri, serta memastikan bahwa layanan publik disampaikan secara efisien dan efektif.
Head of Service NZPSC & Public Service Commissioner) Heather Baggott mengatakan diskusi tersebut sangat menarik baginya. Ia pun berharap ada banyak hal yang dapat dipelajari dari pertemuan tersebut, terutama terkait digitalisasi dalam pemerintahan.
"Kita telah bertukar berbagai gagasan yang sangat menarik dan bagaimana kita melakukan digitalisasi pemerintahan serta aspek-aspek yang akan dikerjakan mendatang. Saya berharap kami juga belajar dari para delegasi Indonesia," pungkasnya.
(ncm/ega)
