.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurutnya, program yang digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini penting untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi di Indonesia.
Berdasarkan laporan Global Hunger Index 2023 hasil kerja sama organisasi Welt Hunger Hilfe (WHH) dan Concern Worldwide, Indonesia berada di peringkat ke-77 dengan skor 17,6. Laporan ini menunjukkan tingkat kelaparan di Indonesia yang berada pada level moderat atau sedang, sekaligus menempatkan Indonesia termasuk negara dengan indeks kelaparan tertinggi di ASEAN.
"Selain mengatasi kelaparan, program makan bergizi gratis juga bisa mengatasi berbagai permasalahan gizi buruk. Pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 6,5 persen dari populasi mengalami kekurangan gizi atau undernourished, yang melibatkan kurang lebih 17,7 juta orang. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di Asia Tenggara," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamsoet menegaskan masalah pangan tidak bisa disepelekan. Pada tahun 2008 lalu, dunia sempat mengalami krisis pangan global. Food and Agriculture Organization (FAO) saat itu mengestimasikan naiknya angka kelaparan global mencapai 40 juta jiwa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan pada tahun 2016 sebanyak 815 juta orang di dunia menderita kelaparan. Jumlah tersebut sama dengan 11 persen populasi penduduk dunia.
"Catatan akhir tahun 2022 menyajikan data krisis pangan yang memilukan. Diperkirakan, sekitar 345 juta orang penduduk dunia mengalami kelaparan akut, di mana 19.700 orang di antaranya meninggal dunia setiap harinya. Artinya, setiap empat detik, tercatat satu orang meregang nyawa karena kelaparan," terangnya.
Bamsoet menekankan masa depan Indonesia tak berada di pusat bisnis perkotaan, melainkan berada di desa sebagai penyedia utama pertanian. Pandemi COVID-19 harusnya telah membuka mata semua pemangku kebijakan agar menyadari kedaulatan terhadap pangan harus diutamakan, baik kepada pemimpin daerah hingga pusat.
"Kita tidak boleh lagi bergantung kepada impor. Mengingat Indonesia dianugerahi tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan, maupun udara segar untuk perkebunan. Tidak ada yang tidak bisa ditanam di sini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bijak," jelas Bamsoet.
"Agar kedaulatan pangan bisa terwujud, pemerintah perlu mengajak serta berbagai kelompok masyarakat. Semakin banyak kelompok masyarakat yang terjun dalam usaha pangan, semakin baik bagi masa depan pangan nasional," pungkasnya.
Sebagai informasi, hal ini disampaikan Bamsoet saat bertemu dengan jajaran pengurus Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) yang terdiri dari Waketum Ahmad SKJ dan Marfuah, Sekjen Asep Efendi, Wasekjend A.Toha Almansur, dan Sekbid Kerja sama Ahmad Syarifudin.
(anl/ega)
