.webp)
Operator hingga sopir dari 29 rute MikroTrans atau JakLingko tak beroperasi dan demo di Balai Kota DKI Jakarta. TransJakarta (TransJ) memberi tanggapan terkait demo dari sejumlah rute JakLingko.
Direktur Operasional dan Keselamatan TransJ, Daud Joseph, mengatakan tidak beroperasinya sejumlah layanan Mikrotrans merupakan reaksi atas implementasi dan penegakan aturan TransJ atas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Dia menambahkan, beberapa operator yang melakukan pemalsuan dokumen ditindak tegas oleh TransJ dengan menghentikan operasinya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Daud Joseph juga menyinggung soal tarif yang diterapkan MikroTrans.
"Penetapan biaya per kilometer dilakukan secara transparan dan sudah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan," ungkap Joseph dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).
Dia mengatakan para operator juga mendapatkan keuntungan yang wajar dari penetapan biaya per kilometer. Ia menambahkan, penegakan aturan dalam menjamin agar layanan terhadap masyarakat tetap terjaga dengan baik.
"Transjakarta menghormati peraturan perundangan serta melakukan penegakan aturan tersebut," tegasnya.
TransJ Tambah Armada
TransJ menyampaikan, 65 dari 94 rute Mikrotrans masih beroperasi normal. Pihak TransJ memohon maaf karena 29 rute layanan Mikrotrans tak beroperasi atas inisiatif operator Mikrotrans.
Pelanggan tetap bisa beraktivitas dengan layanan Transjakarta baik BRT, non-BRT, maupun rute Mikrotrans yang beroperasi. Operator yang tetap komitmen pada layanan adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau), Koperasi Budi Luhur, dan Koperasi Purimas Jaya.
Daud Joseph mengatakan TransJ menambah armada untuk memfasilitasi para pelanggan TransJ, khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami penyesuaian layanan Mikrotrans.
"Transjakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan Transjakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Sopir JakLingko Mogok Operasi, Angkot Berjejer di Seberang Balai Kota
29 Rute JakLingko Demo
Sopir hingga operator dari 29 rute JakLingko demo di Balai Kota. Mereka menuntut transparansi dalam pembagian kuota armada untuk mitra operator JakLingko.
Terdapat delapan koperasi mitra operator program JakLingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, PT. Kencana Sakti Transport.
Ketua Koperasi Komilet Jaya, Berman Limbong, mengatakan bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66/2019, dan berdasarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Jaklingko Mikrotrans, jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan TransJakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.
Namun, kata dia, seiring dengan berjalannya waktu, saat ini populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan TransJakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94%.
"Dari angka prosentase tersebut, dari 11 operator mitra program JakLingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak dan serapan yang banyak juga, telah mencapai hingga 51%. Lucunya, TransJakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota pada operator tersebut dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan ijin-ijinnya," tegas Limbong.
"Menurut kami, praktik seperti ini tidak sehat dan TransJakarta sebagai pengelola subsidi transportasi Pemprov Jakarta melalui Public Service Obligation (PSO) harus menghentikan hal tersebut dan bertindak lebih adil serta wajib transparan dalam penentuan pemberian quota serta pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik. Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta yang harus transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik," tambahnya.
