.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons soal adanya sopir JakLingko yang melakukan demonstrasi di depan kantor Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ia meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan evaluasi.
"Mengejar target kilometernya? Saya tanya dulu, nanti suruh evaluasi Kepala Dinas Perhubungan," kata Heru Budi kepada wartawan saat ditanya soal permasalahan demo sopir JakLingko, di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
Heru menyoroti soal adanya laporan pemalsuan dokumen. Namun ia tidak merinci dokumen apa yang dimaksud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah minta Pak Kadis untuk ketemu, ada beberapa laporan kepada saya ada pemalsuan dokumen, nanti saya akan laporkan ke polisi," ujarnya.
Ia pun sebelumnya meminta pihak TransJakarta dan Dinas Perhubungan memetakan masalah yang ada untuk ditangani.
"Tadi saya sudah bicara sama TransJakarta dan Dinas Perhubungan, dipetakan permasalahan yang ada. Nanti tanya sama Dinas Perhubungan ya, sudah saya minta ditangani," tuturnya.
Diketahui sopir JakLingko melakukan demonstrasi di depan kantor Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ratusan personel kepolisian mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut.
"Untuk pengamanan unjuk rasa dari Forum Komunikasi Laskar Biru Operator JakLingko Mikrotrans Eks Mikrolet dan APB DKI Jakarta, kami melibatkan 979 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).
Aparat kepolisian akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Jl Merdeka Selatan. Personel ditempatkan untuk melakukan pengamanan sekaligus mencegah massa masuk ke dalam Balai Kota DKI Jakarta.
Penjelasan TransJakarta
Sebelumnya, Direktur Operasional dan Keselamatan TransJakarta Daud Joseph mengatakan, dari 94 rute, sebanyak 29 rute layanan Mikrotrans atau JakLingko tidak beroperasi.
Sejumlah Mikrotrans atau JakLingko tidak beroperasi karena bereaksi atas implementasi dan penegakan aturan TransJakarta dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Joseph menyebut beberapa operator yang melakukan pemalsuan dokumen ditindak tegas oleh TransJakarta dengan menghentikan operasinya karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Selain itu, "Penetapan biaya per kilometer dilakukan secara transparan dan sudah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan," ujar Joseph.
Ia mengatakan para operator mendapatkan keuntungan yang wajar dari penetapan biaya per kilometer. Ia menambahkan penegakan aturan dalam menjamin agar layanan terhadap masyarakat tetap terjaga dengan baik.
"TransJakarta menghormati peraturan perundangan serta melakukan penegakan aturan tersebut," sambungnya.
(bel/yld)
