.webp)
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menyampaikan perlunya kesepakatan antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia untuk peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ekosistem haji. Sebab, sebagai jemaah haji terbanyak di dunia, sebaiknya Indonesia tidak hanya ditangani oleh satu syarikah.
"Jemaah haji reguler Indonesia sebaiknya dilayani oleh beberapa syarikah dalam penyelenggaraan haji," ungkap Yandri dalam keterangannya, Jumat (29/7/2024).
Hal ini disampaikannya usai menerima perwakilan syarikah dari Arab Saudi Syech Jameel Bondagi dan Syech Zuheir Sedayu di Ruang Kerja Lantai 9 Gedung Nusantara III MPR/DPR Senayan, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu adanya syarikah atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab dalam melayani jemaah Indonesia. Sehingga dalam evaluasi dapat terlihat mana yang terbaik dari sisi pelayanan, tenda, konsumsi, serta kesesuaian dengan rukun haji," lanjut Yandri.
Lebih lanjut, Yandri menjelaskan sebaiknya Pemerintah Saudi dan Indonesia bersepakat agar satu bulan sebelum musim haji tidak lagi mengeluarkan visa ziarah atau sejenisnya.
"Penggunaan visa ziarah dan sejenisnya bisa menyebabkan kekacauan puncak haji di armuzna. Karena jemaah dengan visa ziarah tidak terdata sebagai jemaah yang resmi," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menyoroti adanya calon jemaah yang memiliki permasalahan dengan hukum di Arab Saudi. Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah Arab Saudi memberikan daftar WNI yang memiliki masalah hukum kepada kedutaan Saudi di Jakarta. Dengan begitu, permasalahan ini dapat terdeteksi sejak awal apabila Visa-nya tidak bisa diterbitkan.
"Di lapangan masih ditemui calon jemaah yang visanya keluar namun pernah bermasalah dengan hukum di Saudi. Hal ini sangat merugikan secara mental dan psikis calon jemaah tersebut," pungkas Yandri.
(ncm/ncm)
