Indonesia meluncurkan The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2024/Kondisi Hutan Indonesia 2024 dan memperkenalkan Sistem Monitoring Hutan Nasional/SIMONTANA Indonesia pada momen Pekan Kehutanan Dunia ke-9 (The 9th World Forest Week/WFW2024) di Roma, Italia. Hal ini bertepatan dengan ajang The 27th Session of the Committee on Forestry (COFO 27).
Buku SOIFO dipublikasikan pertama kali di tahun 2018 dan diperbaharui setiap dua tahun. Buku ini berisikan data dan informasi terkini mengenai kondisi hutan Indonesia.
Adapun SOIFO 2024 bertema 'Towards Sustainability of Forest Ecosystems in Indonesia' memiliki makna mendalam dan meliputi segala upaya KLHK untuk melakukan pelestarian ekosistem hutan di Indonesia. Mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan.
Tidak hanya menyajikan data dan informasi terkini mengenai kondisi hutan Indonesia, SOIFO 2024 memberikan analisis mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan hutan di masa depan. Ia juga menampilkan inovasi-inovasi yang terus ditingkatkan KLHK dalam mengelola hutan di Indonesia, seperti pelaporan real time hotspot, sistem monitoring hutan nasional (SIMONTANA), penyederhanaan perizinan, dan lain-lain.
Wakil Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO), Maria Helena M.Q. Semedo mengapresiasi langkah Indonesia menerbitkan SOIFO 2024 dan memperkenalkan SIMONTANA di event COFO 27 kali ini. Ia mengatakan Indonesia sebagai pemilik hutan terluas di dunia perlu menjaga aset hutan, apalagi hutan menjadi sumber kekayaan alam bangsa sekaligus bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati global.
"Saya senang bahwa Indonesia telah mengembangkan sistem pemantauan Hutan Nasional Inovatif yang dikenal sebagai SIMONTANA, sebagai menteri sangat penting untuk menginformasikan perencanaan strategis nasional mereka juga memungkinkan negara-negara untuk secara transparan memenuhi komitmen pelaporan Internasional," ujar Maria Helena M.Q. Semedo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).
Ia juga menyambut positif perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia yang semakin baik. Contohnya, angka deforestasi nasional secara signifikan menurun dalam dua dekade terakhir dan terus dijaga secara baik hingga saat ini.
"Sangat menyenangkan melihat bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan yang sangat pesat, dan kami senang bahwa kemajuan ini dapat dilacak secara transparan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang inovatif," terangnya.
Ia menambahkan FAO telah dan masih akan terus mendukung pemantauan dan kelestarian hutan. Ia pun menegaskan komitmen FAO untuk melanjutkan kerja sama jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia melalui KLHK untuk mengurangi deforestasi, pengelolaan lahan gambut dan bakau berkelanjutan, dan bioekonomi berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri LHK RI Siti Nurbaya berterima kasih atas apresiasi FAO terhadap upaya-upaya serius Indonesia mengelola sektor kehutanan secara berkelanjutan. Ia mengaku bangga karena secara resmi bisa meluncurkan Publikasi Keadaan Hutan Indonesia 2024/SOIFO 2024, yang serupa dengan SOFO 2024 milik FAO dalam konteks Indonesia.
"Saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini, termasuk FAO yang telah memberikan masukan dan arahan teknis yang relevan," kata Siti Nurbaya.
Ia pun mengundang semua pihak di forum tersebut untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan kolaborasi menuju aksi iklim global.
Secara umum, Siti menegaskan jika Indonesia sebagai negara yang dianugerahi hutan tropis yang luas, sangat mementingkan upaya untuk memerangi tantangan global berupa deforestasi dan degradasi hutan. Isu-isu ini terkait erat dengan kebijakan global, perubahan iklim, hambatan perdagangan, dan perlunya pendekatan pengelolaan lahan yang holistik untuk mendorong pembangunan nasional dan menjamin keberlanjutan hutan dan ketahanan iklim.
"Kami sepenuhnya menyadari dampak dari tantangan-tantangan ini terhadap reputasi dan kedaulatan negara kami, terutama terkait indikator-indikator seperti deforestasi, konservasi, dan emisi karbon, yang menjadi tantangan berat bagi negara-negara berkembang," bebernya.
(prf/ega)