Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pandeglang Meningkat

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pandeglang Meningkat

Aris Rivaldo - detikNews
Rabu, 24 Jul 2024 12:19 WIB
Poster
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Pandeglang -

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun ini, tercatat mencapai 39 kasus.

"Jumlah kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 39 kasus baik perempuan dan anak, dari Januari sampai dengan Juli. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, ini mengalami peningkatan jumlah," kata Kepala UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Mila Oktaviani kepada wartawan di Pandeglang, Rabu (24/7/2024).

Mila merinci, 39 kasus tersebut terdiri atas 31 korban anak dan 8 korban perempuan. Adapun korban kekerasan seksual paling tinggi berjumlah 31 orang, fisik 3 orang, TPPO 1 orang, dan KDRT 4 orang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mila mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya adalah peran orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan anaknya. Ia juga mengungkapkan pelaku kekerasan mayoritas merupakan orang terdekat korban.

"Kekerasan ini terjadi dari orang terdekat, pamannya, kakek kandungnya, saudaranya, pacarnya, atau bapak tirinya. Jadi penyebab bisa dari lingkungan keluarga dan orang-orang yang dikenal," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Gobang Pamungkas dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Pandeglang menilai tingginya angka tersebut sangat memprihatinkan. Ia menyebut kehidupan anak dan perempuan di Pandeglang masih terancam.

"Jujur, harus saya katakan memprihatinkan. Jadi Pandeglang ini belum masuk kategori kota yang aman untuk anak dan perempuan. Sebab, kasus kekerasan terhadap anak memang sampai saat ini trennya justru tidak pernah mengalami penurunan, malah naik," paparnya.

Atas peristiwa ini, ia menyebut tidak ada keseriusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk menekan angka kekerasan. Ia melihat belum ada langkah konstruktif yang dilakukan oleh Pemkab Pandeglang.

"Dari beberapa peristiwa itu, dapat kami simpulkan bahwa sebetulnya Pemkab Pandeglang ini paling tidak serius dalam menyikapi kekerasan terhadap anak. Kenapa bisa saya katakan demikian. Sebab, sampai hari ini, perhatian kepala daerah (bupati) sangat minim sekali terhadap korban-korban kekerasan terhadap anak," tegasnya.

Selain penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan, perlu juga ada treatment khusus yang diberikan terhadap korban anak dan perempuan. Ia melihat masih ada korban yang kehilangan masa depannya.

"Korban anak ada yang sampai berhenti (sekolah), ada yang pindah begitu. Nah, itu kan perlu perhatian secara khusus dan mendalam dari pemerintah daerah," katanya.

Sementara itu, akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten, Ahmad Subhan, menekankan agar peringatan Hari Anak Nasional tidak dijadikan sebagai acara seremonial tahunan. Ia meminta kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang serius menciptakan kehidupan ramah anak dan perempuan di Pandeglang.

"Sosialisasi perempuan dan anak menjadi hal penting bagi para calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pilkada atau Pilgub 2024. Karena permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak begitu kompleks. Undang-undang juga sudah mengamanatkan ada perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. Ada tanggung jawab yang sama untuk melindungi hak perempuan, tanggung jawab pemerintah, pemda untuk bersama-sama mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tapi ini masih jauh panggang dari pada api," paparnya.

Ia berpesan kepada bupati selanjutnya agar tidak menjadikan kaum perempuan dan anak sebagai materi kampanye. Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang selanjutnya harus mampu memperdayakan anak dan perempuan.

"Kepada calon pemimpin, seharusnya mampu memberdayakan perempuan dan perlindungan anak, dengan memiliki program untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Bukan hanya untuk dijadikan ajang kampanye politik saja, dan harus sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersama-sama berkiprah dalam pembangunan bangsa, dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan ataupun anak," terangnya.

(azh/azh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads