.webp)
Sandi Butar Butar, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok mengeluhkan kondisi peralatan yang rusak melalui video 'room tour'. Namun, aksi Sandi yang memviralkan 'room tour' alat rusak justru berbuntut panjang.
Dirangkum detikcom, Senin (22/7/2024), video 'room tour' itu merekam satu per satu peralatan operasional yang tidak maksimal. Pertama, ia mengeluhkan 2 gergaji mesin yang rusak.
"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang Room Tour di kantor Pemadam Kebakaran Kota Depok. Ya, silakan untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak," kata petugas damkar, Sandi, dalam video tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan sudah membuat nota dinas berbulan-bulan mengenai kerusakan gergaji mesin mesin. Namun belum turut dibenahi.
"Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf untuk warga Kota Depok," ucapnya.
Kemudian, dia menaiki mobil damkar. Dia mengatakan rem tangan mobil damkar itu tidak berfungsi dengan baik. Dia mengatakan kondisi itu membuat beberapa petugas cemas ketika di jalan.
"Kalau di tanjakan rasanya dag-dig-dug, pengen copot (jantungnya), takut mobil mundur. Kalau untuk laporan atau nota di atas, kami sudah buangkan semuanya. Kalau dikata untuk laporan, kami sudah melapor kemarin sama seperti kemarin solar. Ya, Bapak, diramaikan dulu, baru dibenahi," tambahnya.
Bukan kali ini saja Sandi mengkritik Damkar Depok. Sandi diketahui pernah membongkar korupsi di Damkar Depok pada 2021 silam melalui aksi protes di Balai Kota Depok.
Sandi Dipanggil Atasan
Sandi pun buka suara usai memviralkan 'room tour' alat operasional Damkar Depok. Sandi mengatakan teman-temannya telah dipanggil atasannya.
"Untuk para pejabat Dinas Pemadam Kebakaran, Anda harus berjiwa besar dan berjiwa kesatria, untuk tidak memanggil teman-teman saya. Limpahkan kesalahan kepada saya, saya siap menanggungnya," ujar Sandi dalam video yang diterima detikcom, Sabtu (20/7/2024).
Sandi pun meminta agar pejabat di Damkar Depok diperiksa aparat penegak hukum. Dia meminta pemeriksaan itu digelar terbuka.
"Untuk penegak hukum, tolong periksa Bidang Operasional dan Bidang Sarana dan Prasarana Kota Depok Dinas Pemadam Kebakaran, dan saya ingin pemeriksaan tersebut terbuka, undang media dan masyarakat, dan kumpulkan kami anggota di lapangan, tinggal menjawab ya atau tidak," katanya.
Dia meminta aparat penegak hukum ditangkap jika melakukan penyelewengan anggaran Damkar Depok. Dia pun mengatakan siap disebut sebagai pengkhianat dinas dan kota ketimbang disebut sebagai pengkhianat negara.
"Apabila pejabat itu terbukti melakukan penyelewengan, langsung tangkap. Tidak ada pemeriksaan tertutup, semuanya harus terbuka. Kepada masyarakat, saya lebih baik dicap jadi pengkhianat dinas dan kota daripada saya dicap jadi pengkhianat negara, mendukung para koruptor," ucapnya.
Di akhir videonya, Sandi meminta dukungan warga Depok. Dia juga meminta atasannya agar tidak menyalahkan teman-temannya atas sikap dia.
"Untuk masyarakat Depok, tolong dukung teman-teman saya. Saya siap menerima semuanya asalkan jangan teman-teman saya disalahkan," katanya.
Pemkot Depok banjir kritikan legislator. Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Lihat juga Video: Heboh Petugas Damkar Depok Dipanggil Atasan seusai Viral Kritik Alat Rusak
Pemkot Depok Banjir Kritik Legislator
F-PDIP DPRD Depok turut bersuara mengenai aksi 'room tour' peralatan rusak milik Damkar Depok. F-PDIP menilai Pemkot Depok tak punya prioritas.
"Ini soal Pemkot atau Damkar? Karena sama-sama punya kerusakan dan ketidakberfungsian di sana-sini," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).
Ikravany berharap Komisi C DPRD sebagai mitra Dinas Damkar melakukan evaluasi terkait masalah alat ini. Dia juga menyoroti Pemkot Depok terkait alat-alat damkar yang tidak berfungsi ini.
"Kalau dari sisi DPRD itu harus ditanya ke Komisi C, karena Damkar ada di Komisi C. Tapi ini mencerminkan pemerintah kota nggak berfungsi dengan baik, nggak punya prioritas," jelasnya.
Ikravany tak ingin mobil pemadam kebakaran untuk menyelamatkan warga malah jadi mesin pembunuh. Dia berharap agar rem tangan mobil damkar yang tak berfungsi dengan baik itu diperbaiki.
"Bayangkan, instrumen yang harusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan warga kota bisa jadi mesin pembunuh, mobil damkar rem tangannya nggak berfungsi. Masih mau dilanjutkan?" katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta juga menyoroti masalah alat damkar yang diungkap oleh Sandi Butar Butar. Menurutnya, apa yang dilakukan Sandi sebagai petugas damkar adalah bagian dari pengawasan.
"Dia itu berkomentar karena bukan PNS, jadi wajar saja dia berkomentar begitu. Secara tidak langsung dia termasuk pengawasan juga itu," ujar Tajudin saat dihubungi terpisah.
Tajudin mengatakan DPRD telah memberikan teguran kepada Damkar dalam rapat evaluasi. Menurutnya, Damkar lalai sehingga alat-alat tidak terawat dengan baik.
"Kemarin pada waktu rapat evaluasi semesteran saya sudah tegur Damkar itu dengan adanya berita seperti itu," katanya.
"Kalau di Damkar emang ada alat ringan itu kalau udah tua perlu diganti. Dalam hal ini jelas Damkar lalai juga sih, macam kayak bensin kosong, padahal itu alat pengisian bahan bakar sudah ada voucher-nya, saya tanya, Damkar jawab begitu, ini menjadi pelajaran saja menurut saya," lanjutnya.
Wawalkot Depok meminta supaya masalah internal tak di bawa ke luar. Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Wawalkot Depok Minta Masalah Jangan Dibawa ke Luar
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok Imam Budi Hartono merespons aksi viral Sandi. Dia mengatakan pengerjaan penebangan pohon lebih sering dikerjakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok. Menurutnya, pihak damkar sifatnya membantu DLHK Depok.
"Oh damkar, ya kemarin yang diviralin alat untuk motong pohon. Kan motong pohon nggak cuma di damkar, jadi kalau ada kesulitan di damkar, kita koordinasi dengan DLHK," kata Imam kepada wartawan, Senin (22/7/2024).
"Selama ini juga DLHK yang bekerja, jadi nggak usah khawatir, kerja nggak sendiri, pasti kita punya sistem. Dan untuk pohon, kita banyak dibantu oleh DLHK. Mesinnya juga dari mereka, kalau dari damkar ingin membantu tenaganya, pasti kami butuhkan juga," sambungnya.
Imam berharap masalah internal di damkar tidak dibeberkan ke publik. Menurutnya, persoalan internal itu juga semestinya diselesaikan lebih dulu di lingkup internal.
"Kami berharap kalau ada masalah, tidak usah dibawa ke luar karena ini kan memang lembaga, sebaiknya memang diselesaikan di dalam dulu. Sebuah etika lah ya," ucapnya.
Imam mencontohkan, apabila berbicara sesuatu yang jelek terkait internal sendiri. Apalagi, lanjut Imam, petugas damkar sudah digaji oleh negara, khususnya Pemerintah Kota Depok.
"Apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh Pemerintah Kota Depok," tuturnya.
"Sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam, kita perbaiki bersama-sama. Jangan dibuat dikeluarin ya," tutupnya.
Sandi Dibina
Imam Budi Hartono menilai tindakan Sandi tidak benar, Imam juga mengatakan Sandi akan dibina.
"Ya pasti ya (ada pembinaan). Karena kami punya kan satu institusi pemerintah, pasti nanti lewat Damkarnya, pasti akan dikomunikasikan, permasalahannya apa," kata Imam.
"Kalau cuma ingin menang sendiri gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang memviralkan, agar bisa dilihat oleh masyarakat, sebaiknya sih tidak begitulah. Kita bekerja bersama-sama dalam membantu masyarakat," tambahnya.
 Foto: Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (Taufiq/detikcom) |
Imam meminta aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di Depok tidak membawa permasalahan keluar dari lembaga. Dia pun menyinggung Panca Prasetya KOPRI yang merupakan ikrar atau janji anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
"Jadi tolong bagi siapa pun, ASN maupun non-ASN yang ada di Kota Depok, jika ada apa-apa, tidak usah dibawa ke luar, karena memang kami punya... kalau ASN punya Panca Prasetya, yang pasti semuanya harus menjadi bagian dikomunikasikan ke dalam," katanya.
Imam menilai seharusnya para non-ASN yang telah diberi manfaat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak membawa persoalan instansi ke luar. Dia mengatakan seharusnya jika ada keluhan dibicarakan langsung ke pimpinan.
"Termasuk di dalamnya, harusnya para non-ASN juga yang telah diberikan manfaat oleh Pemerintah Kota Depok nggak usahlah dibawa keluar persoalan-persoalan yang ada. Dibawa ke pimpinan silakan, dipecahkan bersama silakan. Tadi kalau untuk mesin pemotong pohon Kita punya di DLHK juga ya insyaallah," ucapnya.
Damkar Pastikan Perawatan Alat Dilakukan Berkala
Kadis Damkar Depok Adnan Mahyudin menjelaskan pemeliharaan unit dilakukan secara berkala. Dia mengaku ada kendala kedatangan spare part mobil Damkar.
"Disampaikan bahwa pemeliharaan unit dilakukan secara berkala namun ada kendala di spare part yang butuh waktu karena mobil lama tahun 2015/2016," kata dia sat dihubungi wartawan.
Dia juga mengatakan tak semua mobil damkar di UPT itu rusak. Dia menyebutkan masih ada mobil yang siap untuk digunakan.
"Namun tidak semua unit UPT rusak dan masih ada unit yang siap dan ready untuk kegiatan penanggulangan bencana," ucapnya.
Adnan kemudian mengakui perihal gergaji mesin uang rusak. Dia mengatakan apabila petugas meminta pertolongan, bisa meminta tolong juga untuk ditangani DLHK.
"Memang gergaji sedang rusak, tetapi apabila minta pertolongan misalkan pohon tumbang, maka leading sector ada DLHK, kita bisa juga menyampaikan kepada DLHK," ujarnya.
