.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan pada 2025. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan kebijakan itu saat ini masih dikaji.
"Kita masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa 2025 bagus banget," kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak sebelumnya mengungkap temuan banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang masuk sekolah swasta. Siswa tersebut umumnya tak lolos masuk sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (16/7).
Dia mengatakan banyak siswa kurang mampu yang tak lolos PPDB sekolah negeri karena orang tua tak memahami prosedur PPDB. Para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta pun kerap tak bisa melunasi pembayaran sekolah.
"Akibatnya, jadi banyak sekali ijazah yang ditahan sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orang tuanya nggak mampu karena ada tunggakan uang sekolah," paparnya.
Sebaliknya, kata Johnny, sejumlah sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu. "Padahal anak penjual nasi uduk anaknya bayar sekolah karena masuk swasta, anaknya tidak bisa masuk negeri. Padahal di sekolah negeri, sekolahnya gratis," ucapnya.
Melihat fenomena tersebut, Jhonny meminta Dinas Pendidikan mengkaji secepatnya soal wacana sekolah swasta gratis di Jakarta. "Kami sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya secepatnya melakukan kajian akademiknya agar (wacana sekolah swasta gratis) bisa terlaksana. Tapi secara prinsip, eksekutif sudah setuju," imbuhnya.
Johnny mengatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga telah menyetujui wacana sekolah swasta gratis itu. Kini, DPRD menunggu penerapan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan. Jhonny berharap wacana tersebut terlaksana dua tahun lagi.
"Pj Gubernur secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau sangat setuju. Tinggal bagaimana menerapkannya, apakah di tahun 2025 atau 2026. Kalau kami semua di DPRD sudah setuju," tuturnya.
(bel/idn)
