.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya bersama DPRD tengah mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis. Saat ini rencana tersebut tengah dibahas.
Mulanya Heru menyebut Jakarta akan terus kekurangan jumlah bangku sekolah. Hal itu lantaran banyak warga luar daerah yang berpindah ke Jakarta.
"Kita harus memperbaiki zonasi itu. Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta. Itu problem. Tapi di sisi lain sebagai warga negara mereka berhak untuk bersekolah di mana saja," kata Heru kepada wartawan di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (4/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan perpindahan anak-anak sekolah itu sudah diatur sejak satu tahun yang lalu sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka. Hal itu berdampak terbatasnya jumlah bangku sekolah di Jakarta.
"Tapi saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu. Maka sampai kapanpun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah," ujarnya.
Ia pun berpesan kepada pemimpin baru daerah sekitar Jakarta untuk membangun sekolah dengan kualitas yang setara dengan sekolah-sekolah di Jakarta.
"Maka dari itu saya pesan kepada pemimpin yang baru di daerah lain bupati, walikota sekitar Jakarta ya bangunlah sekolah yang setara Jakarta," tuturnya.
Di sisi lain, Heru mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis. Dia berharap sekolah swasta gratis bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berpikir bebas sekolah gratis. Kan dengan hingar bingar KJP segala macem ini uang KJP nanti bisa diberikan kepada swasta sekolah gratis itu. Sedang dibahas," katanya.
"Mudah-mudahan pembahasan itu cepat kalau sekolah gratis dan tidak ada masalah KJP kapan cair dan segala macem," pungkasnya.
(bel/dek)
