.webp)
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham ikut melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Imigrasi menunda 3.541 paspor permohonan yang diduga pekerja migran Indonesia atau TKI ilegal.
"Langkah nyata dalam penindakan TPPO itu kita melakukan penundaan penerbitan paspor, Juni 2023 ini, ada sekitar 3.000," kata Ketua Tim Verifikasi Dokumen Perjalanan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Arvin Gumilang, dalam diskusi di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).
Jumlah paspor yang ditunda tersebut berasal dari orang-orang yang mengurus paspor pada Juni 2023-Juni 2024. Arvin mengatakan ada berbagai macam faktor yang menyebabkan penundaan paspor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya 'Pak, Paspor saya hilang', waktu kehilangan BAP, kita lihat, ditangguhkan. Ada juga pada saat dia wawancara tidak meyakinkan. Artinya ketika melakukan perjalanan tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya, itu juga kita lakukan penundaan, makanya tadi sampai angka 3.000," ujarnya.
Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji, mengatakan motif ekonomi menjadi salah satu penyebab TPPO. Dia menyebut mayoritas WNI menjadi korban TPPO dengan alasan dapat bekerja di luar negeri dengan jalur ilegal.
"Yang paling penting dan mujarab untuk mengurangi bahkan menghilangkan TPPO entah itu pelakunya, entah itu korbannya, bagaimana pemerintah memberikan ruang pekerjaan, itu yang penting, niscaya pasti akan hilang. TPPO itu karena dia motifnya itu motif ekonomi," tuturnya.
