Tak Masalah Kapolri Jadi Capres, Asal Kepolisian Beres

Jakarta - Sah-sah saja bila Kapolri Jenderal Pol Sutanto ingin maju menjadi calon presiden pada 2009 mendatang. Namun jangan sampai gerakan politik Sutanto merugikan reformasi internal kepolisian.Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara (AMIPKAN) David Ridwan Betz dalam keterangan pers di Hotel Maharaja, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2007).Menurut David, Sutanto sudah melakukan manuver politik. Hal itu terlihat dari adanya pendekatan PKS padanya, dan kunjungan Sutanto ke AS."Sutanto pada Desember 2006 lalu, setelah bertemu dengan tokoh-tokoh PKS, berkunjung ke AS. Ternyata selain minta bantuan peralatan untuk Densus 88, dia juga mencari dukungan di AS untuk bargaining politik di Pemilu 2009," beber dia.AMIPKAN menyarankan agar Sutanto tidak terlalu buru-buru memulai langkah politiknya, karena fungsi institusi yang dia pimpin belum berjalan maksimal. Terbukti banyak kasus-kasus besar seperti BLBI, korupsi Borang yang diduga melibatkan Dirut PLN Eddie Widiono, dan kasus alkom jarkom di Mabes Polri yang hingga kini belum selesai.Pencalonan Sutanto dikhawatirkan akan memunculkan abuse of power oleh Sutanto, seperti pemanfaatan fasilitas-fasilitas di kepolisian untuk mendukung manuver politiknya."Ini yang namanya memanfaatkan fasilitas negara. Berangkat ke AS kan pakai uang negara. Padahal di sana menggalang kekuatan politik," imbuh David.Apakah tidak terlalu dini memperbincangkan Pemilu 2009? "Dalam kalkulasi politik, Pemilu 2009 sudah di depan pintu. Kami agak khawatir kalau gerakan politik semakin kencang, maka pemanfaatan fasilitas negara makin kencang seperti penggunaan alat-alat sadap. Apalagi jaringan Sutanto luas," papar David.Dilanjutkan dia, sebelum melangkah ke politik, maka reformasi kepolisian harus diselesaikan terlebih dahulu. "Jangan sampai konsentrasi dia terpecah pada 2009, sementara tanggung jawab ke masyarakat belum tuntas," tandasnya. (nvt/sss)