Komisi I DPR dan TNI telah melakukan rapat terkait anggaran. Salah satu yang dibahas ialah penyesuaian anggaran untuk operasional prajurit di Papua.
"Masalah PDN (pinjaman dalam negeri) ya, PDN fokus anggarannya untuk menangani Papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Agus mengatakan permasalahan di Papua kompleks. Selain ada gerakan separatis, ada masalah kesejahteraan masyarakat di Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Permasalahannya juga sangat kompleks. Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga," katanya.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan salah satu yang dibahas adalah kenaikan uang operasional prajurit di Papua. Meutya mengatakan ada keinginan menaikkan uang operasional tersebut.
"Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata Meutya.
Meutya mengatakan biaya operasional prajurit di Papua akan ditambah Rp 97 ribu. Tambahan biaya itu dihitung per hari.
"Rp 97 ribu. Ya, tambahan uang operasional karena ini daerah khusus ya. Per hari," ucapnya.
Meutya mengatakan hal itu diusulkan karena biaya hidup di Papua mahal. Keputusan akhir dari hal tersebut, katanya, ada di Kemenkeu.
"Kan di sana mahal mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," kata dia.
"Nanti di Kemenkeu ya keputusan akhirnya," tambahnya.